Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komandan Lapangan Hadi Tjahjanto: Infrastruktur Kawasan Mandalika Perlu Dibenahi Jelang MotoGP

Kompas.com - 13/01/2022, 13:45 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komandan Lapangan MotoGP Mandalika 2022 Hadi Tjahjanto mengatakan pembenahan infrastruktur masih diperlukan di kawasan Mandalika dalam rangka pelaksanaan MotoGP 2022 pada Maret nanti.

Hal ini berdasarkan kajian dari hasil pelaksanaan World Superbike (WSBK) pada 2021 lalu.

"Kesiapan MotoGP 2022 memang ada berapa isu hasil kajian (dari) WSBK 2021. Di antaranya adalah pembenahan infrastruktur," ujar Hadi dalam keterangan video yang diunggah YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (13/1/2022).

Baca juga: Jokowi Akan Simulasikan Kedatangan Penonton MotoGP Mandalika 2022

"Baik infrastruktur jalan dari Bandara Internasional Lombok sampai ke bypass khususnya nanti bypass di ujung Bundaran Sunggung," lanjutnya.

Kemudian, perbaikan juga menyasar sejumlah titik dari Bundaran Sunggung menuju ke Sirkuit Mandalika. Saat ini perbaikan di titik-titik tersebut sedang dilakukan.

Termasuk perbaikan rumah warga yang masuk dalam program Kementerian PUPR.

"Sedangkan di Sirkuit Mandalika sendiri sudah dilaksanakan pembenahan. Baik di tier (tingkatan) 1 di paddock area. Kemudian tier 2 di sirkuit itu sendiri dan tier 3 itu adalah khusus untuk penonton, grand stand," jelas Hadi.

"Grand stand nanti akan kita tempatkan di sekitar tempat-tempat yang dianggap viewnya bagus untuk penonton," tuturnya.

Selain infrastruktur, lanjut mantan Panglima TNI ini, dukungan lain yang juga penting yakni akomodasi.

Hadi mengungkapkan, saat ini kuota akomodasi di Lombok hanya sekitar 16.000.

Pemerintah berencana menambah akomodasi karena mengikuti jumlah tiket MotoGP Mandalika yang dijual, yakni sebanyak 63.500 tiket.

"Sehingga kekurangannya itu kita carikan solusi, yaitu dengan mendatangkan Pelni dari Kemenhub, lalu kita manfaatkan pinisi," ungkap Hadi.

"Ada 700 pinisi. Kalau rata-rata (barisi) 5 kamar sudah 3.500. Kemudian pembangunan sarhunta khusus di kawasan Mandalika ini ada 300. Dan 50 sudah mendapatkan sertifikat CHSE, 98 ada di sekitar tiga (pulau) Gili," jelasnya.

Sementara itu, untuk layanan transportasi akan didukung oleh Kemenhub berupa transportasi darat.

Baca juga: Gaya Stylish Jokowi Jajal Bypass Mandalika, Pakai Jaket G-20 Pesan di Bandung

Nantinya, para penumpang yang masuk ke Sirkuit Mandalika akan didukung dengan shuttle bus.

Lalu, bagi penonton dari luar NTB akan didukung penambahan frekuensi penerbangan dari sejumlah kota. Yakni Jakarta, Surabaya, Bali maupun Makassar.

"Jadi mudah-mudahan penonton nanti diberikan kemudahan menuju ke Sirkuit Mandalika untuk bisa menonton MotoGP 2022," kata Hadi. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com