Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pimpinan Komisi VII Harap Peneliti Eijkman yang Diberhentikan Tetap Bisa Jadi Ilmuwan

Kompas.com - 12/01/2022, 16:58 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi VII DPR dari Fraksi PAN Eddy Soeparno mengingatkan agar proses peleburan Lembaga Biologi Molekuler (LBM) Eijkman ke tubuh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) tidak berdampak buruk pada tenaga honorer peneliti yang diberhentikan.

Sebab, ia menilai bahwa peneliti atau periset bukanlah tenaga kerja yang bersifat mudah untuk dialihkan ke posisi pekerjaan lain.

"Sehingga harus ada aspek penghargaan, penghargaan terhadap mereka-mereka untuk tetap bisa jadi ilmuwan dan periset," kata Eddy ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (12/1/2022).

Lanjutnya, Eddy mengatakan, BRIN juga perlu memastikan bahwa Eijkman tetap menjadi lembaga independen, meski kini berada di bawah pemerintah.

Baca juga: Diwarnai Interupsi, Rapat Komisi VII Bahas Polemik Peleburan Eijkman Ditunda

"Kita harus kembali lagi kepada hakikat daripada lembaga riset bahwa lembaga riset itu harus memiliki independensi, memiliki keleluasaan dalam melakukan riset-riset itu," jelasnya.

Namun, Eddy meyakini LBM Eijkman yang kini bernama Pusat Riset Biologi Molekuler (PRBM) Eijkman itu tetap independen.

"Kami percaya bahwa di bawah kelembagaan pemerintah atau di bawah kelembagaan yang diatur berdasarkan UU maupun aturan turunannya itu bisa dijalankan," tutur dia.

Lebih lanjut, Sekretaris Jenderal DPP PAN itu mengingatkan agar Eijkman di bawah BRIN tetap fokus menjalankan riset.

Selain itu, PRBM Eijkman juga perlu menghindari praktek komersialisasi hingga birokrasi yang dikhawatirkan publik bisa terjadi karena di bawah pemerintahan.

"Sehingga fungsi riset ini bisa dijalankan, jadi memang butuh kekhususan, perlu pemahaman terkait riset ini ke depannya," tuturnya.

Baca juga: Pimpinan Komisi VII DPR Harap BRIN Jaga Independensi Eijkman

"Jadi kita berharap peleburan ini tidak akan menghambat apalagi membuat riset itu menjadi tersendat-sendat ke depannya," pungkas Eddy.

Diketahui, polemik peleburan LBM Eijkman ke BRIN hingga kini masih menjadi sorotan.

Atas integrasi itu, sebanyak 113 tenaga honorer LBM Eijkman tidak diperpanjang kontraknya atau diberhentikan.

Hal tersebut disampaikan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala PRBM Eijkman Wien Kusharyoto.

"113 orang, sekitar 71 adalah tenaga honorer periset," kata Wien saat dihubungi Kompas.com, Minggu (2/1/2022).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Nasional
Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Nasional
Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Nasional
Ganjar Bubarkan TPN

Ganjar Bubarkan TPN

Nasional
BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

Nasional
TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

Nasional
Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong 'Presidential Club'

Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong "Presidential Club"

Nasional
Ide 'Presidential Club' Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Ide "Presidential Club" Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Nasional
Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Nasional
Pro-Kontra 'Presidential Club', Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Pro-Kontra "Presidential Club", Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Nasional
Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Nasional
Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Nasional
SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com