Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

LaporCovid-19: Ada 33 Laporan Penyuntikan Booster Non-nakes Sepanjang 2021

Kompas.com - 04/01/2022, 15:36 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota koalisi LaporCovid-19 Amanda Tan mengatakan, pihaknya menerima 71 laporan terkait penyelewengan vaksin Covid-19 selama 2021.

Amanda mengatakan, dari jumlah tersebut, ada 33 laporan terkait pemberian vaksin booster untuk kelompok non-nakes. Padahal, saat itu, penyuntikan vaksin booster hanya diberikan kepada tenaga kesehatan (nakes)

"Ada 33 laporan dari 71 mengenai pemberian vaksin (booster kepada non-nakes)," kata Amanda dalam diskusi secara virtual, Selasa (4/1/2021).

Baca juga: Vaksin Booster Mulai 12 Januari, Mana Saja Daerah Penyelenggara?

Amanda mengatakan, laporan terbanyak terkait pemberian vaksin booster itu terjadi pada Agustus-September.

"Satu kasus bulan September ada pemberian vaksin booster kepada guru besar salah satu fakultas di PTN di Surabaya," ujarnya.

Ia juga mencontohkan, pemberian vaksin booster di Probolinggo dengan dalih untuk memenuhi syarat umrah.

Padahal, kata Amanda, saat itu belum ada aturan resmi terkait vaksin booster bagi calon jemaah umrah.

"Kita mengulang lagi ada pelibatan pejabat dan petugas dan Pemda setempat dalam booster vaksin," ucap dia.

Lebih lanjut, Amanda menuturkan, selain penyuntikan vaksin booster kepada non-nakes, pihaknya juga menerima aduan terkait jual beli vaksin Covid-19 di Tokopedia.

Baca juga: Vaksinasi Booster Covid-19 di Jakarta, Dinkes Tunggu Aturan Teknis dari Pemerintah Pusat

Ia mengatakan, pihaknya sudah melaporkan temuan tersebut kepada kementerian terkait, namun tidak mendapatkan respons.

"Kami juga melakukan pengaduan tersebut ke Itjen Kemenkes, namun kemudian dicap sebagai hoaks oleh Kominfo, padahal saat itu kami cukup menelusurinya dan memang ada spek vaksin yang ditampilkan, apa saja vaksinnya, dan bagaimana cara transfer uang dan sebagainya," pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com