Paradoks Jawa Barat, Baru 9 Daerah Penuhi Kriteria Vaksin Booster Covid-19

PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) telah memerintahkan jajarannya untuk memulai vaksinasi booster Covid-19 pada 12 Januari 2022. Kriteria yang dipakai adalah kinerja vaksinasi dosis pertama dan kedua Covid-19.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut ada 244 kabupaten kota di Indonesia yang memenuhi kriteria yang ditetapkan pemerintah untuk penentuan daerah prioritas penerima vaksin booster Covid-19.

Baca juga: Presiden Jokowi Putuskan Vaksinasi Booster Dimulai 12 Januari 2022

Kriteria itu adalah minimal 70 persen vaksinasi dosis pertama Covid-19 dan 60 persen vaksinasi dosis kedua Covid-19. Adapun kelompok penerima yang diprioritaskan adalah para lansia. Sasaran awal, 21 juta penerima vaksin booster Covid-19.

Persentase sebagai acuan bukan sekali atau dua kali memperlihatkan kebrutalan kenyataan. Kriteria ini pun bukan perkecualian. Jawa Barat dapat menjadi contoh kasus, seperti halnya tiap kali menjelang hajatan pesta demokrasi.

Jangan patah arang dulu ya, tapi....

Paradoks Jawa Barat

Jawa Barat hingga saat ini masih menjadi provinsi dengan penduduk terbanyak di Indonesia. Memiliki 27 kabupaten kota, jumlah penduduk per wilayahnya pun beragam.

Ketika persentase dipakai, kinerja yang sudah lintang pukang pun bisa jadi belum memberikan hasil sesuai harapan dan perkiraan, terutama bila yang dibahas adalah wilayah dengan jumlah penduduk dan luasan daerah besar. 

Baca juga: Vaksinasi Booster Dimulai 12 Januari untuk Usia di Atas 18 Tahun

Yang terjadi, dari 27 kabupaten kota di Jawa Barat, baru sembilan daerah yang memenuhi kriteria pemerintah untuk dapat masuk daftar prioritas wilayah penerima vaksin booster Covid-19. 

Seperti dapat dilihat pada slide kedua infografik di atas, daerah yang belum memenuhi ambang batas minimal kinerja vaksinasi Covid-19 tidak semuanya menyodorkan angka-angka mengenaskan. 

Terlihat, bahkan angka teramat besar dibandingkan wilayah lain seperti milik Kabupaten Bogor pun masih tidak mencukupi untuk memenuhi kriteria minimal yang ditetapkan pemerintah.

Meskipun, ada juga daerah dengan populasi minimalis yang tak mampu memenuhi kriteria itu.

Apa yang bisa kita lakukan?

Sebagai warga, yang kita lakukan adalah mendorong otoritas pelaksana vaksinasi Covid-19 untuk memastikan pasokan dan akses vaksin Covid-19. Bertanya baik-baik saja dulu. 

Namun, pasokan dan akses juga tak akan berguna jika warga menolak vaksinasi. Kita bisa turun tangan untuk mengajak, mendorong, dan berbagi edukasi tentang pentingnya vaksinasi buat mengadang serbuan aneka varian Covid-19. 

Baca juga: 3 Opsi Vaksinasi Booster yang Dimulai 12 Januari 2022, Ada yang Berbayar

Bukan semata kita jadi kesulitan masuk rombongan prioritas mendapatkan vaksin booster Covid-19 ketika membahas perlunya kinerja vaksinasi hingga ke level yang ditentukan pemerintah. Yang lebih penting daripada alokasi prioritas itu adalah imunitas populasi. 

Kalau yang vaksin cuma kita-kita saja, manfaatnya enggak akan terlalu optimal. Vaksin baru akan memperlihatkan kesaktian optimalnya bila setidaknya 70 persen populasi memiliki antibodi, yang salah satunya bisa didapat lewat vaksinasi ini.