Enam Terdakwa Kasus Korupsi Asabri Jalani Sidang Vonis Hari Ini

JAKARTA, KOMPAS.com - Enam terdakwa kasus dugaan korupsi di PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri) (Persero) akan menjalani sidang vonis hari ini, Selasa (4/1/2022).

Adapun lima terdakwa itu, pertama adalah mantan Direktur Utama PT Asabri periode 2016-2020 Letjen (Purn) Sonny Widjaja.

Jaksa penuntut umum (JPU) menuntut Sonny dikenai pidana penjara 10 tahun, denda Rp 750 juta, serta pidana pengganti Rp 64,5 miliar.

Kedua, Direktur Utama PT Asabri periode 2012-Maret 2016 Adam Rachmat Damiri. Jaksa menuntutnya dengan pidana penjara 10 tahun, denda Rp 750 juta, serta pidana pengganti Rp 17,9 miliar.

Baca juga: Lima Terdakwa Asabri Dituntut 10 hingga 15 Tahun Penjara

Tiga, Direktur Investasi dan Keuangan PT Asabri periode 2012-Juni 2014. Ahmad Bachtiar Effendi.

Ahmad sebelumnya dituntut jaksa untuk menjalani 12 tahun penjara, denda Rp 750 juta, dan pidana pengganti Rp 453,7 juta.

Terdakwa berikutnya adalah Direktur Utama PT Eureka Prima Jakarta Tbk (LCGP) Lukman Purnomosidi.

Lukman dituntut 13 tahun penjara dan denda Rp 750 juta serta pidana pengganti Rp 1,341 triliun.

Baca juga: Kasus Korupsi Asabri, Heru Hidayat Dituntut Hukuman Mati

Lima, Direktur Investasi dan Keuangan PT Asabri periode 2014-Agustus 2019 Hari Setianto yang dituntut 14 tahun penjara dan denda Rp 750 juta.

Terakhir, Direktur PT Jakarta Emiten Investor Relation Jimmy Sutopo. Jimmy dituntut pidana penjara selama 15 tahun, denda Rp 750 juta, dan pidana pengganti Rp 314,8 miliar.

Jaksa menilai keenam terdakwa terbukti melakukan korupsi bersama-sama sesuai Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001.

Terkait Jimmy, jaksa menilai Jimmy juga terbukti melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sesuai Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010.

Baca juga: Profil Heru Hidayat, Terdakwa Kasus Asabri yang Dituntut Hukuman Mati

Diketahui kerugian negara akibat tindak pidana korupsi dan pencucian uang di PT Asabri mencapai Rp 22,7 triliun.

Kerugian itu terjadi ketika para terdakwa sebagai pejabat PT Asabri sepakat untuk melakukan investasi dalam bentuk reksadana hingga saham.

Namun, investasi tersebut tidak semua mengalami keuntungan. Beberapa di antaranya justru mengalami kerugian.

Dana investasi itu diambil dari potongan gaji anggota TNI, Polri, hingga ASN Kementerian Pertahanan (Kemenhan) yang digunakan untuk Tabungan Hari Tua (THT) dan Akumulasi Iuran Pensiun (AIP).