LPAI: Selama Pandemi, Kasus Kekerasan terhadap Anak Naik 40 Persen

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) melaporkan, selama pandemi Covid-19 yang telah berlangsung hampir dua tahun, kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia meningkat 40 persen.

Hal itu berdasarkan pada data pelaporan yang diterima oleh LPAI dan LPA di tingkat provinsi dan kabupaten.

"Kami di LPAI prihatin dengan kondisi saat ini, bagaimana anak-anak Indonesia di masa pandemi, kasus kekerasan meningkat luar biasa, catatan terakhir 40 persen," ujar Sekretaris Umum LPAI Titik Suhariyati dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (30/12/2021).

Baca juga: Menteri PPPA Sebut Pornografi Berdampak pada Perilaku Kekerasan terhadap Anak

Sepanjang 2021, LPAI menerima laporan terkait permintaan perlindungan terhadap anak sebanyak 1.735 kasus.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 557 berupa laporan terkait kasus kekerasan seksual, 520 terkait hak asuh anak/perwalian, serta sebanyak 240 kasus terkait dengan kekerasan fisik atau psikis.

Titik pun mengatakan, terdapat banyak faktor yang menyebabkan jumlah kasus kekerasan anak meningkat tajam dalam kurun waktu setahun terakhir.

Faktor pertama, karena munculnya kesadaran dan kepedulian masyarakat terkait dengan perlindungan anak. Dengan demikian, masyarakat cenderung lebih berani untuk melapor.

"Masyarakat sudah berani melapor, sudah ada kepedulian yang tinggi terhadap kasus. Kepedulian atau rasa untuk melindungi anak adalah tanggung jawab bersama," ujar Titik.

Faktor lain yakni dari sisi jumlah pelaku kekerasan terhadap anak yang memang meningkat.

"Dan ini dipicu beragam hal, dengan faktor yang berbeda. Karena tinggi-rendahnya kasus kekerasan anak berbeda-beda di setiap provinsi," ujar dia.

Adapun dari 1.735 kasus tersebut, LPAI telah menyelesaikan 1.437 laporan dengan beragam proses penanganan.

Baca juga: Kementerian PPPA: Januari-Oktober 2021 Ada 11.149 Kekerasan terhadap Anak

Misalnya saja bantuan rujukan dan pendampingan hukum, rehabilitasi fisik/psikologis/sosial, dan bantuan pemenuhan hak-hak anak.

Sementara itu, sebanyak 298 kasus masih belum tertangani hingga akhir tahun ini.

"Ini karena berbagai macam kendala di daerah seperti kurangnya kelengkapan data, kendala waktu, jarak, komunikasi, dan yang lainnya," kata Titik.