Jokowi Ingin Birokrasi Kelas Dunia, Minimalisasi Korupsi di Semua Lembaga

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo ingin penyelenggara pelayanan publik menciptakan birokrasi kelas dunia.

Oleh karena itu, ia meminta semua kementerian/lembaga meningkatkan inovasi digital untuk mencegah perilaku koruptif.

"Sudah saatnya kita wujudkan birokrasi berkelas dunia secara merata di semua tingkatan di seluruh Indonesia," kata Jokowi di acara Penganugerahan Predikat Kepatuhan Tinggi Standar Pelayanan Publik Tahun 2021 secara daring, Rabu (29/12/2021).

"Kita tekan, kita minimalkan penyimpangan dan perilaku koruptif di semua lini, di semua lembaga," ucap dia.

Baca juga: Jokowi: Tak Ada Toleransi bagi Lembaga Pelayanan Publik yang Lambat dan Berbelit

Menurut Jokowi, peningkatan digitalisasi penting untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas setiap lembaga.

Masa pandemi menjadi momen tepat bagi penyelenggara pelayanan publik untuk bertransformasi dan memanfaatkan lebih banyak teknologi serta digitalisasi pelayanan.

Upaya transformasi yang telah dilakukan di masa pandemi, kata Jokowi, dapat menjadi modal awal untuk mengembangkan inovasi pelayanan publik.

"Untuk mempermudah akses, memberikan pelayanan yang lebih cepat dan terjangkau," ujar dia.

Jokowi pun memerintahkan penyelenggara pelayanan publik terus meningkatkan pelayanan.

Ia tidak ingin ada lagi lembaga yang lambat dan berbelit dalam memberikan pelayanan ke masyarakat.

Baca juga: Ada 24 Jabatan Wakil Menteri di Kabinet Jokowi, Mana Saja Posisi yang Masih Kosong?

Presiden tidak ingin penyelenggara pelayanan publik merasa cepat puas dengan apa yang telah dikerjakan.

Oleh karena situasi terus berubah, penyelenggara pelayanan publik tidak bisa bekerja biasa-biasa saja.

Cara penyelenggara pelayanan publik dalam berpikir, bekerja, dan merespons harus berorientasi pada hasil pelayanan yang prima.

Baca juga: Duduk Perkara Warga yang Mengaku Spionnya Dirusak Rombongan Jokowi hingga Berujung Minta Maaf ke Paspampres

Menurut Jokowi, pelayanan publik yang prima tidak terjadi begitu saja, tetapi perlu komitmen, upaya bersama dan sinergitas antarlembaga.

Diperlukan pula ikhtiar berkelanjutan, disiplin, transformasi sistem dan tata kelola, serta perubahan pola pikir dan budaya kerja.

"Mengubah kebiasaan dilayani menjadi melayani," kata Kepala Negara.