Presidential Threshold: Pengertian dan Sejarahnya dari Pemilu ke Pemilu di Indonesia

Kompas.com - Diperbarui 20/04/2022, 13:40 WIB

Fitria Chusna Farisa,

Sabrina Asril

Tim Redaksi

Fitria Chusna Farisa

Penulis

Sabrina Asril

Editor

Lihat Foto

Ilustrasi ambang batas presiden.(Fabian Januarius Kuwado)

Ketua Panel Hakim Konstitusi Anwar Usman (tengah) bersama Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati (kiri) dan Hakim Konstitusi Saldi Isra (kanan) menjadi hakim panel pada sidang pengujian UU Pemilihan Umum di gedung Mahkamah Konstitusi , Jakarta, Kamis (3/8). Sidang beragendakan pemeriksaan pendahuluan mengenai ambang batas syarat pencalonan presiden (Presidential Threshold). ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/pd/17

Ratusan anggota DPR dari empat fraksi yakni F- Gerindra, F-PAN, F-PKS dan F-Demokrat meninggalkan ruang sidang sebelum pengesahan RUU Pemilu pada sidang Paripurna DPR ke-32 masa persidangan V tahun sidang 2016-2017 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (21/7/2017) dini hari. DPR mengesahkan RUU Pemilu menjadi undang-undang setelah melalui mekanisme dan memilih opsi A, yaitu Presidential Threshold sebesar 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara nasional.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketentuan tentang ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden atau presidential threshold kembali digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Apa pengertian presidential threshold?

Adapun, presidential threshold digugat oleh Panglima TNI Gatot Nurmantyo. Ia meminta MK membatalkan ketentuan Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017.

Pasal tentang ambang batas itu dinilai telah menghilangkan hak konstitusional setiap warga untuk mencalonkan diri sebagai pemimpin bangsa.

Selain oleh Gatot, ketentuan tentang presidential threshold telah berulang kali digugat ke MK.

Pihak penggugat mulai dari mantan Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) M. Busyro Muqoddas, hingga mantan Menteri Keuangan M. Chatib Basri.

Namun, seluruh gugatan itu ditolak. Meski begitu, hal itu tak menyurutkan spirit sejumlah pihak untuk menguji ketentuan tentang presidential threshold terhadap konstitusi.

Menuai pro dan kontra sejak awal pemberlakuannya, apa yang sebenarnya dimaksud dengan presidential threshold?

Pengertian presidential threshold

Gotfridus Goris Seran dalam bukunya "Kamus Pemilu Populer: Kosa Kata Umum, Pengalaman Indonesia dan Negara Lain", menyebutkan, presidential threshold adalah ambang batas perolehan suara yang harus diperoleh partai politik dalam suatu pemilu untuk dapat mengajukan calon presiden.

Artinya, presidential threshold menjadi syarat bagi seseorang untuk dapat mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden di pemilihan umum (pemilu).