Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pakar: Pencitraan di Medsos yang Tak Sejalan dengan Kerja Nyata Bisa Jadi Bumerang untuk Capres Potensial

Kompas.com - 15/12/2021, 05:17 WIB
Vitorio Mantalean,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Analis politik Charta Politika Yunarto Wijaya menilai bahwa tren politikus berbondong-bondong membuat konten di media sosial tak selamanya berdampak baik bagi reputasinya.

Ia menjelaskan, fenomena "main medsos" sebetulnya jadi kebutuhan para politikus kiwari demi menggaet simpati dari kalangan muda yang diprediksi bakal mendominasi suara pada pemilu mendatang.

"Tapi harus dilihat begini. Medsos itu hanya untuk mengamplifikasi ruang berdialog atas apa yang mereka kerjakan di lapangan. Kerja utama mereka tetap kerja di darat," ujar Yunarto kepada Kompas.com, Selasa (14/12/2021).

"Mereka (pemilih muda) adalah pemilih yang cukup cerdas untuk membandingkan apa yang tampil di YouTube dan di dunia nyata. Kalau kesenjangan itu terlalu besar, itu bisa menjadi bumerang," tambahnya.

Baca juga: Banyak Info yang Bikin Emosi di Medsos, Begini Cara Tenangkan Pikiran

Sebaliknya, politikus yang terlihat mampu menampilkan citra yang selaras dan sama baiknya antara di media sosial dan di lapangan, diprediksi akan meraup untung berlipat dari segi elektabilitas.

"Jadi, mereka baru bisa dikatakan punya 'produk' ketika mereka memang sudah terjun ke lapangan, bertemu dengan masyarakat, lalu diamplifikasi dan berdialog (dengan netizen) melalui ruang medsos," jelas Yunarto.

"Bukan hanya melalui sebuah postingan foto dan video saja. Kalau itu yang terjadi maka produknya juga akan kosong. Content creator saja pada terjun ke lapangan," lanjutnya.

Baca juga: Anak Kecil Main Medsos, Adakah Cara Menjaga Mereka Tetap Aman?

Fenomena politikus "main medsos" memang bukan baru tahun ini terjadi, melainkan sudah sejak sebelumnya.

Namun, tren ini semakin terasa ketika nama-nama yang kerap dikaitkan sebagai capres potensial 2024 mulai menggunakan medsosnya secara lebih optimal, sebut saja Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Menggunakan platform YouTube pribadi masing-masing, keduanya mulai rutin membuat konten-konten terkait kerja dan gagasannya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com