Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua Komisi VIII Minta Pemerintah Relokasi Warga Terdampak Erupsi Semeru

Kompas.com - 13/12/2021, 12:22 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto meminta agar pemerintah beserta para pemangku kepentingan kompak bergerak guna melakukan relokasi permukiman masyarakat yang terdampak erupsi Gunung Semeru, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur.

Pasalnya, Yandri mengungkapkan bahwa semua masyarakat terdampak erupsi yang rumahnya rusak, kompak mengatakan tidak ingin kembali ke rumah lamanya.

Adapun hal tersebut didapatkan Yandri saat berkunjung ke lokasi pengungsian erupsi Gunung Semeru bersama dengan sejumlah anggota Komisi VIII DPR.

Baca juga: TNI AD Fokus Cari Korban Hilang akibat Erupsi Semeru di 2 Lokasi Berbeda

Itu diungkapkan Yandri saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto, Senin (13/12/2021). 

Yandri menuturkan, dirinya dan sejumlah anggota DPR memasuki tenda untuk berbicara dengan para pengungsi. Lalu, dia bertanya ke para pengungsi apa mau kembali ke rumah yang kini terdampak.

"'Tidak Pak, mohon pemerintah itu merelokasi kami. Pindah Pak, kami sudah enggak sanggup untuk tinggal di tempat yang semula'," kata Yandri menirukan jawaban pengungsi. 

Usai menyampaikan aspirasi para pengungsi, Yandri berharap pemerintah mampu mewujudkan keinginan agar warga direlokasi ke tempat yang lebih baik.

"Oleh karena itu, saya kira wujud kehadiran Negara, bapak Kepala BNPB, kita harus melakukan ini dengan seikhlas hati. Sehingga keinginan para pengungsi erupsi Gunung Semeru itu benar-benar bisa terwujud," harap dia.

Menurutnya, langkah dan upaya pemerintah untuk merelokasi warga terdampak ke tempat yang lebih aman merupakan salah satu wujud kehadiran Negara.

Untuk itu, ia menyambut positif segala upaya pemerintah terkait penanganan dampak erupsi Gunung Semeru, salah satunya relokasi rumah warga.

Baca juga: UPDATE Korban Erupsi Semeru: 46 Orang Meninggal Dunia, 9 Orang Hilang

Di sisi lain, Yandri menambahkan bahwa Bupati Lumajang Thoriqul Haq juga mengaku telah memetakan lokasi yang bakal dijadikan tempat relokasi warga terdampak erupsi.

"Pak Thoriq itu, dari sisi kesiapan pemerintah daerah sudah siap Pak, tinggal nanti kalau lahannya itu lahannya Perhutani. Kemarin juga sudah ditunjuk Pak Bupati kira-kira di sini, Pak Kepala, kalau mau direlokasi di sini sini," ungkapnya.

Lebih lanjut, Yandri mengaku bakal menindaklanjuti hasil kunjungan kerja ke pengungsian erupsi Gunung Semeru dalam rapat kerja gabungan di Komisi VIII.

Menurut dia, terkait relokasi warga terdampak erupsi Gunung Semeru dibutuhkan keterlibatan pemerintah, pemangku kepentingan dan DPR agar kehadiran Negara menjadi tepat waktu dan tepat sasaran.

Sebelumnya, diketahui bahwa pemerintah Kabupaten Lumajang, Jawa Timur mulai mencari lokasi untuk tempat relokasi warga terdampak erupsi Gunung Semeru.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPU Mulai Tetapkan Kursi DPRD, Parpol Sudah Bisa Berhitung Soal Pencalonan di Pilkada

KPU Mulai Tetapkan Kursi DPRD, Parpol Sudah Bisa Berhitung Soal Pencalonan di Pilkada

Nasional
PKB Jajaki Pembentukan Koalisi untuk Tandingi Khofifah di Jatim

PKB Jajaki Pembentukan Koalisi untuk Tandingi Khofifah di Jatim

Nasional
PKB Bilang Sudah Punya Figur untuk Tandingi Khofifah, Pastikan Bukan Cak Imin

PKB Bilang Sudah Punya Figur untuk Tandingi Khofifah, Pastikan Bukan Cak Imin

Nasional
KPK Sita Gedung Kantor DPD Nasdem Milik Bupati Nonaktif Labuhan Batu

KPK Sita Gedung Kantor DPD Nasdem Milik Bupati Nonaktif Labuhan Batu

Nasional
MA Kuatkan Vonis 5 Tahun Penjara Angin Prayitno Aji

MA Kuatkan Vonis 5 Tahun Penjara Angin Prayitno Aji

Nasional
Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Nasional
TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

Nasional
Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

Nasional
Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Nasional
Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Nasional
PAN Persoalkan Selisih 2 Suara tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com