Ketua DPR Harap Pemerintah Segera Kirim Surpres RUU TPKS

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani berharap, pemerintah segera mengirimkan surat presiden agar Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) dapat segera dibahas.

“Kami berharap pemerintah segera mengirimkan surpres agar RUU TPKS bisa dibahas bersama untuk kemudian disahkan sebagai undang-undang. UU TPKS akan menjadi komitmen negara memberikan perlindungan hak perempuan dari segala bentuk kekerasan," kata Puan dalam siaran pers, Jumat (10/12/2021).

Dalam rangka memperingati Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia, Puan menekankan pentingnya perlindungan terhadap perempuan.

Politikus PDI-P itu berpandangan, perempuan merupakan unsur penting dalam pembangunan negara sehingga harus mendapat perlindungan berkaca dari banyaknya perempuan yang menjadi korban kasus kekerasan seksual.

Baca juga: Draf Disetujui, Satu Etape Lagi Menuju Pengesahan RUU TPKS

Menurut dia, RUU TPKS yang sedang diperjuangkan DPR merupakan wadah pelindung bagi hak-hak perempuan.

"Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama dengan mengedepankan gender equity dan gender equality. Dan dengan RUU TPKS, itu menandakan negara hadir untuk korban-korban kekerasan seksual yang selama ini termarjinalkan,” kata Puan.

Puan melanjutkan, RUU TPKS juga akan menjadi pedoman yang lebih rigid bagi aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus kekerasan seksual.

"Selain untuk melindungi hak perempuan, RUU TPKS diharapkan mampu menjadi jawaban atas kekosongan hukum dalam kasus-kasus tindak kekerasan seksual di Tanah Air,” ujar Puan.

Diberitakan, Badan Legislasi DPR telah menyepakati draf RUU TPKS dalam rapat pleno pada Rabu (8/12/2021) lalu.

Selanjutnya, draf RUU TPKS akan dibawa ke rapat paripurna DPR untuk disepakati menjadi RUU usul inisiatif DPR.