Di Acara Hakordia, Ketua KPK Sebut Integritas Pejabat di Atas Rata-rata

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyebut bahwa integritas pejabat di Indonesia pada tahun 2021 telah di atas rata-rata.

Hal itu, diketahui dari Survei Penilaian Integritas (SPI) yang dilakukan KPK pada bulan September 2021.

"Hasilnya sungguh cukup membanggakan karena angka rata-rata nasional kita mencapai 72,43,” ujar Firli dalam acara puncak peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, (9/12/2021)

“Angka ini di atas dari target yang direncanakan dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional," ucap dia.

Baca juga: Hari Antikorupsi, Firli Klaim KPK Kembalikan Kerugian Negara Rp 2,6 Triliun pada 2021

Firli menyampaikan, survei terhadap integritas pejabat itu dilakukan KPK melalui 250.000 responden yang tersebar di seluruh Indonesia.

Menurut dia, survei yang dilakukan lembaga antirasuah itu sebagai gambaran untuk mengetahui seberapa tinggi integritas pejabat negara.

"Ini adalah karya anak bangsa dalam rangka mengukur integritas kementerian, lembaga, pemerintah daerah, pemerintah provinsi kabupaten kota, dan juga semua lembaga non kepemerintahan," kata dia.

Firli pun mengungkapkan lembaga pemerintah yang mendapat angka tertinggi adalah Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dengan nilai 86,71.

Kemudian, kategori pemerintah diraih oleh Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan angka 82,81.

Baca juga: Firli Bahuri Berharap Tak Ada Lagi Korupsi Terkait Perizinan Investasi

Kategori pemerintah Kabupaten diraih oleh Boyolali mendapatkan dengan angka 91,72 dan kategori non pemerintah diraih oleh Bank Indonesia dengan nilai 89,6.

"Kami mengucapkan selamat tetapi, tetaplah kita tidak (boleh) puas berhenti berkarya untuk bangsa, untuk memberantas korupsi," kata Firli.

Adapun peringatan Hari Antikorupsi Sedunia yang mengusung tema "Satu Padu Bangun Budaya Antikorupsi" itu dibuka secara langsung oleh Presiden Joko Widodo.

Acara ini juga dihadiri oleh Menteri Kabinet Indonesia Maju, sejumlah Kepala Daerah, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin.