Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Jokowi Minta Vaksinasi untuk Anak 6-11 Tahun Segera Dilaksanakan

Kompas.com - 06/12/2021, 18:25 WIB
Dwi NH,
A P Sari

Tim Redaksi

 

 

KOMPAS.com – Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) meminta agar vaksinasi Covid-19 untuk anak 6 hingga 11 tahun segera dilaksanakan.

Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto dalam konferensi pers terkait evaluasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 3 secara virtual, Senin (6/12/2021).

"Karena banyak yang terdampak adalah anak-anak, maka vaksinasi anak-anak perlu untuk terus didorong," ucapnya seperti dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Senin.

Tak hanya vaksinasi anak, kata Airlangga, Jokowi juga meminta vaksinasi dosis ketiga atau vaksin booster yang akan dilaksanakan pada Januari 2022 mendatang mulai dipersiapkan.

Baca juga: BUMN Belum Dapat Penugasan soal Pengadaan Vaksin Booster pada 2022

Sebab, beberapa uji klinis di berbagai negara sudah memberikan rekomendasi terkait pemberian vaksinasi dosis ketiga agar efektif melawan varian baru virus SARS-CoV-2.

Sebagai langkah lebih lanjut, Airlangga mengaku, pihaknya bersama kementerian terkait akan segera melakukan finalisasi terkait regulasi pelaksanaan vaksin booster, baik berbasis penerima bantuan iuran (PBI) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan non-PBI BPJS Kesehatan.

“Regulasi mengenai pelaksanaan vaksin booster akan diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) dalam waktu yang tidak terlalu lama," ujar Airlangga.

Baca juga: Muncul Varian Omicron, Apakah Vaksin Booster Urgen? Ini Kata Kemenkes

Vaksin booster gratis

Sebelumnya, pihak Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengatakan, pemerintah akan memberikan vaksinasi dosis ketiga atau booster vaksin secara gratis kepada kelompok lanjut usia (lansia) dan masyarakat penerima bantuan iuran (PBI) dalam BPJS Kesehatan.

Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 dari Kemenkes Siti Nadia Tarmizi menjelaskan, pelaksanaan vaksin booster tersebut sudah dicantumkan dalam rencana anggaran Kemenkes 2022.

"Saat ini sudah kami rencanakan di anggaran 2022 adalah pemberian vaksin tambahan atau booster untuk lansia dan PBI BPJS dan nanti akan ditanggung oleh program mekanisme pemerintah," kata Nadia dalam diskusi secara virtual, Selasa (23/11/2021).

Meski sudah masuk dalam rencana, Nadia mengatakan, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) baru merekomendasikan pemberian vaksin booster untuk tiga kelompok rentan, yaitu lansia, tenaga kesehatan (nakes), dan dewasa usia 18 tahun ke atas dengan penyakit imunitas.

Baca juga: Siapkan Vaksin Booster untuk PBI BPJS Kesehatan, Kemenkes Tunggu Rekomendasi WHO

"Walaupun kami (pemerintah) sudah mengalokasikan anggaran untuk PBI BPJS, yang berada di luar kategori rentan tersebut. Akan tetapi kami akan melihat lagi nanti bagaimana rekomendasi dunia," ujar dia.

Selain menggencarkan program vaksinasi, pemerintah juga terus mengimbau agar masyarakat senantiasa menaati protokol kesehatan (prokes).

Adapun prokes yang dimaksud dengan menerapkan 6M, yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas, dan menghindari makan bersama.

Baca juga: Dubes RI untuk Uni Eropa: Abai Prokes dan Tolak Vaksinasi Jadi Faktor Merebaknya Covid-19 di Eropa

 

Tulisan ini telah tayang sebelumnya dengan judul "Jokowi Minta Penyuntikan Vaksin Covid-19 Booster Mulai Disiapkan".

Penulis: Haryanti Puspa Sari | Editor: Icha Rastika

 
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com