Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres: Ekonomi dan Keuangan Syariah Jangan Hanya Dilihat dari Sisi Syariah

Kompas.com - 02/12/2021, 11:11 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengingatkan agar ekonomi dan keuangan syariah tidak hanya dilihat dari sisi syariahnya.

Menurut dia, ekonomi dan keuangan syariah juga harus berlangsung efisien dan kompetitif agar menjadi pilihan bagi masyarakat.

"Ekonomi dan keuangan syariah tidak boleh dilihat hanya dari sisi kesesuaian syariahnya, melainkan juga harus efisien dan kompetitif sehingga menjadi pilihan rasional bagi semua orang, tidak hanya kaum muslim," kata Ma'ruf di acara pembukaan Ijtima Sanawi Dewan Pengawas Syariah (DPS) se-Indonesia, Kamis (2/12/2021).

Termasuk, dalam hal ini, perkembangan digital yang mulai merambah ke sektor ekonomi.

Ma'ruf meyakini bahwa DPS dapat menyesuaikan diri dengan cepat mengikuti perkembangan fenomena ekonomi yang bergerak ke arah digital tersebut.

Baca juga: Maruf Minta Program Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah Segera Membuahkan Hasil

Menurut dia, DPS memiliki fungsi dan peran yang sangat vital dalam rangka memastikan dilaksanakannya prinsip syariah di lembaga keuangan dan bisnis syariah.

Sebab, dalam ekonomi digital, kata dia, masalah yang muncul sangat berbeda dibandingkan sebelumnya.

"Perangkat pengawasan yang dibutuhkan DPS berupa fatwa dan pedoman implementasi fatwa juga harus dapat mengikuti arah perkembangan ekonomi digital ini," kata dia.

Di samping itu, ujar Ma'ruf, DSN-MUI yang mempunyai tugas dan peran merumuskan fatwa dan pedoman implementasi fatwa telah memiliki perangkat metodologi yang sangat memungkinkan untuk merespons kebutuhan tersebut.

DSN diharapkan terus dikembangkan, mengikuti perkembangan dan tuntutan zaman.

"Hal itu sangat dimungkinkan karena wilayah mu’amalah merupakan ladang luas untuk dilakukan ijtihad-ijtihad baru dalam pengembangan ekonomi syariah yang lebih sesuai dengan perkembangan zaman, tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar yang telah diletakkan para ulama," kata Ma'ruf.

Baca juga: Wapres Maruf Dianugerahi Gelar Bapak Pelopor Ekonomi Syariah dari UIN Ar-Raniry Aceh

Lebih lanjut, Ma'ruf berharap agar Ijtima Sanawi DPS se-Indonesia tahun 2021 dapat merumuskan pokok-pokok pikiran yang konstruktif serta dapat terjalin sinergi dan koordinasi yang lebih baik di antara stakeholders ekonomi syariah.

Dengan demikian, penguatan ekonomi syariah di Indonesia pun dapat dilakukan secara lebih mudah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com