Soal Isu Reshuffle, Waketum PKB: Presiden Tahu Apa yang Terbaik

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid menyerahkan keputusan soal reshuffle kabinet kepada Presiden Joko Widodo karena itu merupakan hak prerogatif Presiden.

Jazilul mengatakan, partainya juga akan menghormati apa yang akan menjadi keputusan Jokowi dalam perombakan Kabinet Indonesia Maju.

"Karena reshuffle itu hak prerogatif Presiden, kami dari PKB manut saja apa yang nanti akan diambil oleh Presiden karena Presiden tahu apa yang terbaik buat Indonesia, dan tahu apa yang harus dilakukan dengan para menteri dan kabinetnya,” kata Jazilul dalam siaran pers, Rabu (1/12/2021).

Baca juga: Sekjen Gerindra soal Reshuffle Kabinet: Kami Percayakan pada Presiden

Jazilul mengakui, isu reshuffle kabinet sedang dibicarakan belakangan ini, tetapi ia menyebut PKB belum diajak bicara oleh Jokowi mengenai itu.

"Seperti lazimnya yang sering dilakukan Pak Presiden Jokowi, saat ini isu reshuffle memang sedang kencang dibicarakan, meskipun pihak Istana atau Pak Jokowi belum memberikan sinyal," kata dia.

Wakil ketua MPR itu juga mengaku tidak masalah apabila PAN masuk kabinet melalui reshuffle kabinet, meski PAN merupakan partai penantang Jokowi pada Pemilihan Presiden 20219.

Ia menegaskan, reshuffle kabinet adalah hak prerogatif presiden sehingga semestinya tidak boleh ada yang mendikte presiden dalam mengambil keputusan.

"Perlu saya ingatkan karena reshuffle ini hak prerogatif Presiden, jangan mendikte-dikte apa yang menjadi kebijakan Presiden. Jadi, PAN atau siapapun, biarkan Presiden mengambil keputusan, tanpa perlu ditekan-tekan dan didikte-dikte," ujar Jazilul.

Sebelumnya, beredar kabar bahwa reshuffle kabinet akan dilaksanakan pada 8 Desember 2021 mendatang.

Baca juga: Sekjen Gerindra soal Reshuffle Kabinet: Kami Percayakan pada Presiden

Berdasarkan perhitungan kalender Jawa, pada 8 Desember juga bertepatan dengan hari Rabu Pon. Presiden Joko Widodo diketahui sering melakukan reshuffle pada hari tersebut.

"Saya enggak punya kalender Jawa. Kalau soal Rabu Pon, kebetulan di kantor kita tidak ada kalender Jawa. Yang jelas itu semua sesuai penilaian presiden. Kalau sudah butuh (reshuffle) ya harus jalan," ujar Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara Faldo Maldini saat dikonfirmasi, Selasa (23/11/2021).

"Namun, apabila sesuai pernyataan presiden sebelumnya belum kepikiran, ya memang belum terpikirkan," kata dia.