Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dengar Kabar Reshuffle 8 Desember, Waketum PAN: Kita Manut Saja

Kompas.com - 30/11/2021, 17:43 WIB
Ardito Ramadhan,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto mengaku mendengar kabar bahwa Presiden Joko Widodo akan melakukan reshuffle kabinet pada Rabu (8/12/2021) pekan depan bertepatan dengan Rabu pon.

Namun, Yandri menyerahkan keputusan soal perombakan kabinet kepada Jokowi karena hal itu merupakan hak prerogatif presiden.

"Saya dengar juga isunya begitu, katanya sih, tapi kan itu hak prerogatif Pak Jokowi. Kalau PAN itu manut saja lah, kapan mau reshuffle, kalau pun PAN diajak, kita sudah siapkan kader," kata Yandri di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (30/11/2021).

Baca juga: Arsul Sani PPP: Reshuffle? Saya Tanya Tokek Istana Dulu

Yandri menuturkan, PAN memiliki banyak kader yang siap untuk membantu pemerintahan Jokowi.

Ia menyebutkan, sejumlah kader yang disiapkan untuk masuk kabinet antara lain Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno, dan Ketua Majelis Pertimbangan Partai PAN Soetrisno Bachir.

"Tentu kalau ada reshuffle, kalau Pak Jokowi minta kader PAN, tentu kita usulkan nama yang diminta oleh Pak Jokowi," ujar dia.

Kendati demikian, ketua Komisi VIII DPR itu menegaskan, partainya tidak menargetkan pos menteri tertentu untuk diisi kader PAN.

"PAN itu enggak pakai pengennya yang mana, kita tunggu dari Pak Jokowi saja, kan prerogatif Pak Jokowi. Kan bukan milih posisi atau mau di mana, kan kita tunggu saja," kata Yandri.

Baca juga: Beredar Kabar Reshuffle pada Rabu Pon 8 Desember, Ini Kata Stafsus Mensesneg

Sebelumnya, terdapat isu reshuffle akan dilakukan pada 8 Desember 2021.

Berdasarkan perhitungan kalender Jawa, pada 8 Desember juga bertepatan dengan hari Rabu Pon. Presiden Joko Widodo diketahui sering melakukan reshuffle pada hari tersebut.

"Saya enggak punya kalender Jawa. Kalau soal Rabu Pon, kebetulan di kantor kita tidak ada kalender Jawa. Yang jelas itu semua sesuai penilaian presiden. Kalau sudah butuh (reshuffle) ya harus jalan," ujar Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara Faldo Maldini saat dikonfirmasi, Selasa (23/11/2021).

"Namun, apabila sesuai pernyataan presiden sebelumnya belum kepikiran, ya memang belum terpikirkan," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Sebut Surplus Panen Padi di Kotawaringin Timur Akan Dibawa ke IKN

Jokowi Sebut Surplus Panen Padi di Kotawaringin Timur Akan Dibawa ke IKN

Nasional
Hari Anti Narkotika Internasional, Mengadopsi Kebijakan Berbasis Ilmiah

Hari Anti Narkotika Internasional, Mengadopsi Kebijakan Berbasis Ilmiah

Nasional
Usung Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta, PKS Dianggap Incar Efek 'Ekor Jas'

Usung Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta, PKS Dianggap Incar Efek "Ekor Jas"

Nasional
Jokowi Sebut Indonesia Akan Terdampak Gelombang Panas Empat Bulan ke Depan

Jokowi Sebut Indonesia Akan Terdampak Gelombang Panas Empat Bulan ke Depan

Nasional
Duetkan Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta, PKS Kurang Diuntungkan Secara Elektoral

Duetkan Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta, PKS Kurang Diuntungkan Secara Elektoral

Nasional
3 Desa Dekat IKN Banjir, BNPB: Tak Berdampak Langsung ke Pembangunan

3 Desa Dekat IKN Banjir, BNPB: Tak Berdampak Langsung ke Pembangunan

Nasional
Wakasad Kunjungi Pabrik “Drone” Bayraktar di Turkiye

Wakasad Kunjungi Pabrik “Drone” Bayraktar di Turkiye

Nasional
Usung Anies di Pilkada Jakarta 2024, PKS Dianggap Menjaga Daya Tawar Politik

Usung Anies di Pilkada Jakarta 2024, PKS Dianggap Menjaga Daya Tawar Politik

Nasional
Blusukan di Kalteng, Jokowi Kaget Harga Bahan Pokok Hampir Sama dengan di Jawa

Blusukan di Kalteng, Jokowi Kaget Harga Bahan Pokok Hampir Sama dengan di Jawa

Nasional
Menko Polhukam: Pilkada Biasanya 2 Kali, di Daerah dan MK, TNI-Polri Harus Waspada

Menko Polhukam: Pilkada Biasanya 2 Kali, di Daerah dan MK, TNI-Polri Harus Waspada

Nasional
Bandar Judi Online Belum Disentuh, Kriminolog: Apa Benar Aparat Terkontaminasi?

Bandar Judi Online Belum Disentuh, Kriminolog: Apa Benar Aparat Terkontaminasi?

Nasional
Banjir Rendam 3 Desa Dekat IKN di Penajam Paser Utara

Banjir Rendam 3 Desa Dekat IKN di Penajam Paser Utara

Nasional
DPR Dorong PPATK Laporkan Anggota Dewan yang Main Judi 'Online' ke MKD

DPR Dorong PPATK Laporkan Anggota Dewan yang Main Judi "Online" ke MKD

Nasional
Jelang Puluhan PSU, Bawaslu Sebut Masih Ada Potensi Penyelenggara Tak Netral

Jelang Puluhan PSU, Bawaslu Sebut Masih Ada Potensi Penyelenggara Tak Netral

Nasional
PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com