Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Antisipasi Varian Omicron, PPP Minta Pemerintah Awasi Dugaan Mafia Karantina

Kompas.com - 29/11/2021, 18:33 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mendukung kebijakan pemerintah yang menerapkan aturan karantina bagi pelaku perjalanan internasional dari 3 menjadi 7 hari di tengah antisipasi masuknya varian baru virus Corona yaitu Omicron.

Dalam implementasi kebijakan itu, pemerintah diminta mengawasi petugas-petugas yang berjaga di tempat karantina.

Hal ini lantaran spekulasi adanya dugaan permainan antara petugas hotel maupun Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 sehingga masyarakat tidak melaksanakan karantina.

"Manajemen karantina ini mohon betul-betul diawasi dan diperbaiki karena banyak orang yang kemudian mengatakan seperti ada "mafia" lah. Entah antara petugas yang bertugas di lapangan dengan hotel, jaringan hotel tertentu," kata Arsul saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (29/11/2021).

Baca juga: Cegah Varian Omicron, Ketua DPR Minta Pemerintah Perketat Pengawasan Karantina

Anggota Komisi III DPR ini menuturkan, pengawasan perlu diperketat oleh pemerintah terhadap petugas publik di tempat karantina.

Hal ini menurutnya untuk menghindari adanya pihak-pihak yang mengambil keuntungan dari kebijakan karantina.

"Ya saya kira cukup 7 hari. Hanya itu tadi, manajemen karantinanya itu harus diperbaiki jadi masyarakat itu tidak berpersepsi bahwa ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum di lapangan," ujarnya.

Wakil Ketua MPR ini menilai, langkah yang diambil pemerintah untuk memperpanjang masa karantina pelaku perjalanan internasional sudah tepat.

Menurutnya, pencegahan perlu dilakukan karena hingga kini varian Omicron belum terdeteksi di Indonesia.

Ia pun mengingatkan agar jangan sampai Indonesia mengulangi kejadian masuknya varian Delta dari luar negeri lantaran antisipasi yang dinilai terlambat.

"Pemerintah harus segera tegas sebelum (varian Omicron) masuk ke Indonesia. Jangan seperti ketika varian Delta itu ya. Sudah masuk dahulu, lalu kemudian kita baru sibuk," ucapnya.

Baca juga: Belanda Laporkan 13 Kasus Omicron, Berasal dari Penerbangan Afrika Selatan

Arsul berpendapat, negara-negara yang sudah tersebar varian Omicron dikarenakan lemahnya masyarakat menerapkan protokol kesehatan.

Ia melihat negara-negara itu juga kembali mengalami peningkatan kasus Covid-19.

"Ternyata menunjukkan bahwa negara yang kebijakannya tentang vaksin dan prokes khususnya masker, vaksin minded dan mask minded itu longgar, itu semua kan naik (kasusnya). Jadi, menurut saya, kita harus ambil pelajaran dari itu," tutur Arsul.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyebutkan, varian baru virus corona B.1.1.529 atau Omicron kemungkinan besar mempunyai transmisi penularan lebih tinggi dibandingkan varian-varian sebelumnya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Nasional
Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di 'Presidential Club'

Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di "Presidential Club"

Nasional
Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk 'Presidential Club', Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk "Presidential Club", Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Nasional
Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Nasional
Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Nasional
'Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya'

"Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya"

Nasional
Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Nasional
Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Nasional
Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Nasional
Anggap “Presidential Club” Positif, Cak Imin:  Waktunya Lupakan Perbedaan dan Konflik

Anggap “Presidential Club” Positif, Cak Imin: Waktunya Lupakan Perbedaan dan Konflik

Nasional
Anggap Positif “Presidential Club” yang Ingin Dibentuk Prabowo, Cak Imin: Pemerintah Bisa Lebih Produktif

Anggap Positif “Presidential Club” yang Ingin Dibentuk Prabowo, Cak Imin: Pemerintah Bisa Lebih Produktif

Nasional
Jokowi Gowes Sepeda Kayu di CFD Jakarta, Warga Kaget dan Minta 'Selfie'

Jokowi Gowes Sepeda Kayu di CFD Jakarta, Warga Kaget dan Minta "Selfie"

Nasional
Ketidakharmonisan Hubungan Presiden Terdahulu jadi Tantangan Prabowo Wujudkan 'Presidential Club'

Ketidakharmonisan Hubungan Presiden Terdahulu jadi Tantangan Prabowo Wujudkan "Presidential Club"

Nasional
Bela Jokowi, Projo: PDI-P Baperan Ketika Kalah, Cerminan Ketidakdewasaan Berpolitik

Bela Jokowi, Projo: PDI-P Baperan Ketika Kalah, Cerminan Ketidakdewasaan Berpolitik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com