Cegah Varian Omicron, Ketua DPR Minta Pemerintah Perketat Pengawasan Karantina

Kompas.com - 29/11/2021, 18:02 WIB
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Puan Maharani saat berbicara dalam inagurasi pembentukan Parliamentary Network of Non-Aligned Movement (NAM) atau GNB yang digelar di Hotel Riu Plaza Espana, Madrid, Spanyol, Minggu (28/11/2021).
DOK. Humas DPR RIKetua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Puan Maharani saat berbicara dalam inagurasi pembentukan Parliamentary Network of Non-Aligned Movement (NAM) atau GNB yang digelar di Hotel Riu Plaza Espana, Madrid, Spanyol, Minggu (28/11/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani mendukung langkah pemerintah yang menambah durasi karantina bagi warga negara asing (WNA) dan warga negara Indonesia (WNI) yang masuk ke Indonesia untuk mencegah virus corona varian Omicron.

Namun, Puan mengingatkan, perpanjangan waktu karantina itu mesti dibarengi oleh pengawasan yang ketat sebagai upaya deteksi dini dan pencegahan.

"Perketat pengawasan aturan karantina pelaku perjalanan dari luar negeri, mengingat case Omicron sudah terjadi di sejumlah negara di luar Afrika," kata Puan, dalam siaran pers, Senin (29/11/2021).

"Pengetatan karantina juga perlu dilakukan untuk semua suspect sebagai upaya deteksi dini dan pencegahan masuknya varian baru Corona di Indonesia,” kata Puan melanjutkan.

Baca juga: Waspada Varian Omicron, Ini Aturan Perjalanan Internasional Terbaru

Politisi PDI-P itu menuturkan, pengawasan ketat juga harus dilakukan di berbagai pintu-pintu masuk ke Indonesia menyusul kebijakan pemerintah yang menutup pintu masuk bagi WNA dari 11 negara yang mencatat kasus varian Omicron.

Menurut Puan, Indonesia harus siap siaga menghadapi varian Omicron meski varian itu belum diketahui apakah lebih berbahaya dari varian Delta atau tidak.

“Indonesia saat ini sudah lebih baik, jangan sampai kebobolan lagi seperti pertengahan tahun lalu. Rumah sakit penuh, obat pun sulit, pasokan oksigen kurang, dan banyak korban meninggal. Kasihan tenaga kesehatan yang sudah kelelahan," ujar dia.

Oleh sebab itu, ia juga mengimbau masyarakat untuk terus mematuhi protokol kesehatan serta segera mengikuti vaksinasi agar tidak mudah terpapar virus.

Diberitakan, pemerintah melakukan pembatasan pelaku perjalanan internasional yang hendak masuk ke Indonesia.

Baca juga: 12 Negara Laporkan Kasus Varian Omicron, dari Italia hingga Australia

WNA yang dalam 14 hari terakhir memiliki riwayat perjalanan mengunjungi 11 negara yang mencatatkan kasus varian Omicron tidak diizinkan masuk ke wilayah Indonesia.

Sebelas negara tersebut adalah Afrika Selatan, Botswana, Namibia, Zimbabwe, Lesotho, Mozambik, Eswatini, Malawi, Angola, Zambia, dan Hongkong.

Sementara, bagi WNI yang memiliki riwayat perjalanan ke negara-negara tersebut dan hendak masuk ke wilayah RI diwajibkan melakukan karantina selama 14 hari.

Pemerintah juga menambah waktu karantina bagi WNA maupun WNI yang masuk ke Indonesia yang berasal dari negara-negara di luar 11 negara yang jadi sorotan. Waktu karantina ditambah menjadi 7 hari dari yang sebelumnya hanya 3 hari.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Saat Eks Dirjen Kemendagri Diduga Minta 'Uang Pelicin' agar Dana PEN Kolaka Timur Bisa Cair...

Saat Eks Dirjen Kemendagri Diduga Minta "Uang Pelicin" agar Dana PEN Kolaka Timur Bisa Cair...

Nasional
Pusako: Jika Koruptor Rp 50 Juta Dibiarkan, maka Akan Timbul Budaya Korupsi Baru

Pusako: Jika Koruptor Rp 50 Juta Dibiarkan, maka Akan Timbul Budaya Korupsi Baru

Nasional
UU IKN Diterima Setneg, Faldo: Setelah Diteken, Bisa Lanjut Dibahas Turunannya

UU IKN Diterima Setneg, Faldo: Setelah Diteken, Bisa Lanjut Dibahas Turunannya

Nasional
Kemenkes Pastikan Seluruh Biaya Perawatan Pasien Covid-19 Gratis Ditanggung Negara

Kemenkes Pastikan Seluruh Biaya Perawatan Pasien Covid-19 Gratis Ditanggung Negara

Nasional
KSAU Sebut Pesawat Tempur TNI AU Kini Tak Harus Izin Singapura jika Melintasi Kepri

KSAU Sebut Pesawat Tempur TNI AU Kini Tak Harus Izin Singapura jika Melintasi Kepri

Nasional
Singapura Boleh Latihan Militer di Langit Indonesia, Anggota Komisi I Sebut Belum Ada Usulan Ratifikasi DCA

Singapura Boleh Latihan Militer di Langit Indonesia, Anggota Komisi I Sebut Belum Ada Usulan Ratifikasi DCA

Nasional
Bareskrim Polri Akan Jadwalkan Pemeriksaan Kedua Edy Mulyadi dalam Waktu Dekat

Bareskrim Polri Akan Jadwalkan Pemeriksaan Kedua Edy Mulyadi dalam Waktu Dekat

Nasional
Ketua Ikatan Dokter Anak Minta Pembelajaran Jarak Jauh Dilaksanakan Serentak Selama 2 Pekan

Ketua Ikatan Dokter Anak Minta Pembelajaran Jarak Jauh Dilaksanakan Serentak Selama 2 Pekan

Nasional
UU IKN Diterima Setneg, Faldo: Kami Harap Dapat Jadi Solusi Persoalan Negara

UU IKN Diterima Setneg, Faldo: Kami Harap Dapat Jadi Solusi Persoalan Negara

Nasional
Kasus Omicron Meningkat, PGRI Minta Pemerintah Lakukan PTM 50 Persen

Kasus Omicron Meningkat, PGRI Minta Pemerintah Lakukan PTM 50 Persen

Nasional
Omicron di Jakarta Meningkat, Pangdam Jaya Segera Tambah Kapasitas Isolasi Wisma Atlet Pademangan

Omicron di Jakarta Meningkat, Pangdam Jaya Segera Tambah Kapasitas Isolasi Wisma Atlet Pademangan

Nasional
Edy Mulyadi Tak Hadiri Panggilan Pemeriksaan Bareskrim Polri Terkait Kasus Dugaan Ujaran Kebencian

Edy Mulyadi Tak Hadiri Panggilan Pemeriksaan Bareskrim Polri Terkait Kasus Dugaan Ujaran Kebencian

Nasional
Edy Mulyadi Dilaporkan atas Kasus Ujaran Kebencian, Kuasa Hukum Nilai Ada Provokator

Edy Mulyadi Dilaporkan atas Kasus Ujaran Kebencian, Kuasa Hukum Nilai Ada Provokator

Nasional
Penutupan 90 Sekolah di Jakarta karena Kasus Omicron, KSP: Jangan Panik Berlebih

Penutupan 90 Sekolah di Jakarta karena Kasus Omicron, KSP: Jangan Panik Berlebih

Nasional
Marsdya Andyawan Resmi Jabat Panglima Komando Operasi Udara Nasional

Marsdya Andyawan Resmi Jabat Panglima Komando Operasi Udara Nasional

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.