Antisipasi Varian Omicron, PPP Minta Pemerintah Awasi Dugaan Mafia Karantina

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mendukung kebijakan pemerintah yang menerapkan aturan karantina bagi pelaku perjalanan internasional dari 3 menjadi 7 hari di tengah antisipasi masuknya varian baru virus Corona yaitu Omicron.

Dalam implementasi kebijakan itu, pemerintah diminta mengawasi petugas-petugas yang berjaga di tempat karantina.

Hal ini lantaran spekulasi adanya dugaan permainan antara petugas hotel maupun Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 sehingga masyarakat tidak melaksanakan karantina.

"Manajemen karantina ini mohon betul-betul diawasi dan diperbaiki karena banyak orang yang kemudian mengatakan seperti ada "mafia" lah. Entah antara petugas yang bertugas di lapangan dengan hotel, jaringan hotel tertentu," kata Arsul saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (29/11/2021).

Baca juga: Cegah Varian Omicron, Ketua DPR Minta Pemerintah Perketat Pengawasan Karantina

Anggota Komisi III DPR ini menuturkan, pengawasan perlu diperketat oleh pemerintah terhadap petugas publik di tempat karantina.

Hal ini menurutnya untuk menghindari adanya pihak-pihak yang mengambil keuntungan dari kebijakan karantina.

"Ya saya kira cukup 7 hari. Hanya itu tadi, manajemen karantinanya itu harus diperbaiki jadi masyarakat itu tidak berpersepsi bahwa ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum di lapangan," ujarnya.

Wakil Ketua MPR ini menilai, langkah yang diambil pemerintah untuk memperpanjang masa karantina pelaku perjalanan internasional sudah tepat.

Menurutnya, pencegahan perlu dilakukan karena hingga kini varian Omicron belum terdeteksi di Indonesia.

Ia pun mengingatkan agar jangan sampai Indonesia mengulangi kejadian masuknya varian Delta dari luar negeri lantaran antisipasi yang dinilai terlambat.