Covid-19 di Tanah Air Terkendali, Ini Upaya Pemerintah Antisipasi Lonjakan Jelang Nataru

KOMPAS.com - Meski pandemi Covid-19 di Tanah Air terkendali saat ini, pemerintah mengimbau masyarakat untuk tetap waspada. Pasalnya, kasus Covid-19 secara global justru mengalami peningkatan.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Maxi Rein Rondonuwu mengatakan, total kasus Covid-19 secara global hingga saat ini mencapai lebih dari 249 juta kasus.

Dari jumlah tersebut, angka kematian akibat Covid-19 mencapai lebih dari 5 juta jiwa.

Pada acara Proyeksi Arah dan Kebijakan Penanganan Pandemi yang diselenggarakan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Sabtu (20/11/2021), Maxi menyampaikan bahwa persentase peningkatan kasus Covid-19 terjadi di regional Eropa mencapai 7 persen.

Baca juga: Antisipasi Gelombang Ketiga Covid-19, Kemenkominfo Imbau Humas Ambil Peran Berjangka

“Adapun angka kematiannya mencapai 10 persen," ujar Maxi dalam keterangan pers yang diterima Kompas.com, Senin (22/11/2021).

Maxi menjelaskan, negara dengan penambahan kasus tertinggi adalah Jerman, Inggris, Turki, dan Amerika Serikat.

Dari total sekuensing yang dilakukan selama 60 hari terakhir, varian Delta masih mendominasi kasus penularan di negara-negara tersebut dengan persentase 99,64 persen.

“Angka vaksinasi yang tinggi tidak menjadi jaminan. Mesti didukung perubahan perilaku terhadap protokol kesehatan," terangnya.

Baca juga: Kasus Covid-19 Turun, Pakar UGM Sebut Mayoritas Masyarakat Terinfeksi Varian Delta

Maxi menambahkan, angka kasus Covid-19 di Tanah Air memang menunjukkan tren pelandaian. Meski begitu, masyarakat tetap harus mewaspadai kenaikan kasus global ataupun lokal. Terlebih, sejak adanya subvarian Delta AY 4.2.

Ia menegaskan, strategi penanggulangan Covid-19 yang selama ini dilakukan harus tetap dipertahankan, yakni menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak (3M) Kemudian, menegakkan prinsip 3T, yakni testing, tracing, dan treatment, agar situasi pandemi tetap terkendali.

Selain itu, pemerintah juga akan mempertahankan testing tetap tinggi melalui active dan passive case finding. Tak kalah penting, kapasitas pemeriksaan PCR juga harus ditingkatkan di kabupaten dan kota.

"Percepatan vaksinasi untuk mencapai herd immunity, terutama bagi kalangan lanjut usia (lansia) juga harus terus dilakukan," ujarnya.

Baca juga: UPDATE 22 November: Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama Capai 64,86 Persen

Maxi menambahkan, luas wilayah Indonesia merupakan salah satu tantangan tersendiri dalam menghadapi pandemi Covid-19. Pasalnya, Indonesia memiliki 35 bandara dengan akses langsung ke luar negeri, yakni Asia, Australia, dan Eropa.

Kemudian, terdapat pula 135 pelabuhan laut yang terhubung secara langsung ke luar negeri. Indonesia juga memiliki 10 perlintasan lintas darat batas negara (PLBDN) dengan Papua Nugini, Timor Leste, dan Malaysia.

Perketat pengawasan

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 sekaligus Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bali Made Rentin mengatakan, pihaknya memperketat pengawasan di pintu masuk Bali.

Hal itu dilakukan dengan sejumlah langkah. Salah satunya adalah wajib menunjukkan hasil negatif tes usap antigen (H-1) bagi pengguna transportasi udara. Hasil tes ini hanya berlaku bagi pendatang yang sudah memperoleh vaksinasi dosis kedua.

Baca juga: Rencana Vaksin Booster untuk Masyarakat Umum, Kapan Diluncurkan?

Kemudian, pendatang juga wajib mendapatkan hasil tes usap negatif PCR maksimal H-3. Persyaratan ini berlaku untuk pendatang yang baru memperoleh vaksinasi dosis pertama.

Kemudian, bagi masyarakat yang melakukan perjalanan dengan transportasi darat dan laut, wajib menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama), surat keterangan hasil negatif tes usap berbasis PCR H-3 atau tes usap antigen paling lama 1 x 24 jam sebelum keberangkatan.

Untuk menunjukkan keakuratan dan memastikan keaslian hasil negatif tes usap PCR atau antigen, surat keterangan hasil tes wajib dilengkapi dengan barcode atau QR code," kata Made.

Made menambahkan, sebagai provinsi yang bertumpu pada sektor pariwisata, Bali turut merasakan dampak pandemi. Pasalnya, sebanyak 53 persen dan 1 juta lebih tenaga kerja diserap oleh sektor pariwisata.

Baca juga: Meski Covid-19 di Indonesia Melandai, Kemenkes Minta Tetap Waspada Mengingat Peningkatan Kasus Global

Adapun penurunan kunjungan wisatawan mancanegara di Bali mencapai 83,26 persen dan wisatawan lokal 56,41 persen.

"Pajak hotel dan restoran juga menurun sebesar 71,35 persen," ujarnya.

Ia pun menyebutkan beberapa permasalahan terkait penanganan pandemi Covid-19. Kekurangpahaman masyarakat terkait bahaya Covid-19 merupakan salah satunya.

Selain itu, imbuh Made, ketidakpercayaan masyarakat pada pemerintah akibat hoaks atau disinformasi terkait pandemi turut menghambat penanganan Covid-19.

Untuk itu, strategi komunikasi publik perlu ditingkatkan secara komprehensif, terutama sinergisitas antarkomponen.

Baca juga: [HOAKS] Semua Tempat Wisata Tutup pada 22 Desember 2021-5 Januari 2022

"Perlu ditingkatkan penyebaran kata-kata kunci di masyarakat, seperti disiplin prokes (protokol kesehatan), jaga jarak, 5M, dan lain sebagainya," katanya.

Antisipasi lonjakan jelang Nataru

Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate mengapresiasi masyarakat yang turut aktif berpartisipasi menghadapi pandemi Covid-19.

Ia menilai, keberhasilan penanganan Covid-19 harus tetap dipertahankan. Pasalnya, pengendalian Covid-19 menentukan keberhasilan di sektor lain, salah satunya pemulihan ekonomi.

Meski begitu, Johnny mengingatkan masyarakat agar tak larut dalam euforia, terutama saat liburan Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Baca juga: 4.251.945 Kasus Covid-19 di Indonesia, PPKM Level 3 Akan Berlaku Selama Libur Natal-Tahun Baru

Menurutnya, lonjakan kasus yang kembali terjadi di Eropa harus jadi pelajaran bersama. Untuk itu, sebagai upaya mencegah lonjakan kasus di Indonesia, pemerintah menyiapkan sejumlah aturan.

"Dalam situasi yang amat baik saat ini, mengapa masih diatur? Tujuannya, untuk meminimalisasi potensi lonjakan gelombang ke-3. Keberhasilan itu amat ditentukan oleh kesadaran masyarakat," jelasnya.

Ia menegaskan, tujuan aturan tersebut tidak untuk melarang masyarakat merayakan Natal dan Tahun Baru, tetapi mengendalikan risiko penyebaran Covid-19 saat Nataru.

Masyarakat tetap diperbolehkan beribadah dengan sejumlah syarat. Demikian pula dengan kegiatan Tahun Baru.

Baca juga: Kemenkominfo Ajak Masyarakat Bantu Percepatan Vaksinasi lewat 6 Cara Ini

"Peraturan detail akan diinstruksikan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Kegiatan peribadatan tetap bisa dilakukan, tapi Covid-19 juga harus tetap dikendalikan," paparnya.

Ia menilai, sosialisasi terkait aturan kegiatan Nataru selama pandemi harus disampaikan pada masyarakat sejak jauh hari.

Hal itu bertujuan untuk membangun kesadaran masyarakat agar tidak terjadi euforia serta tidak membuka ruang baru penularan Covid-19.

Dengan demikian, Johnny berharap, masyarakat dapat bersiap-siap mengisi perayaan Natal dan Tahun Baru secara tertib.

Baca juga: Luhut: Keamanan PeduliLindungi Terjamin, Data Disimpan Kemenkominfo

"Aturan tersebut disampaikan kepada masyarakat lebih awal bukan untuk menakut-nakuti masyarakat," tegasnya.

Isu strategis penanganan Covid-19 pada 2022

Pada kesempatan itu juga, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Widiarsi Agustina menyampaikan agenda strategis penanganan Covid-19 pada 2022. Salah satunya adalah penggunaan vaksin Merah Putih. Kemudian, disiplin prokes juga masih terus menjadi perhatian pemerintah.

Kemudian, disiplin prokes juga masih terus menjadi perhatian pemerintah pada tahun depan.
Kedisiplinan menjalankan prokes dipengaruhi oleh kesadaran masyarakat. Oleh karena itu, Widiarsi meminta masyarakat menjadikan prokes sebagai kebiasaan baru.

Ia pun berharap, tahun depan, kondisi ekonomi nasional semakin membaik seiring kondisi pandemi yang kian terkendali di Tanah Air.

Baca juga: Kemenkominfo Minta Humas Pemerintah Buat Konten Informatif yang Mudah Dimengerti Publik

"Juga terkait penyelenggaraan KTT G20 pada 2022 mendatang harus jadi perhatian. Kita punya pengalaman menyelenggarakan kegiatan besar seperti PON Papua yang bisa berjalan dengan baik," katanya.