Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KY Kembali Buka Pendaftaran Calon Hakim Agung dan Hakim Adhoc Tipikor Tahun 2021

Kompas.com - 22/11/2021, 16:47 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Yudisial (KY) kembali membuka pendaftaran untuk calon hakim agung dan calon hakim adhoc tipikor tahun 2021.

Proses pendaftaran ini mulai dibuka sejak 22 November sampai 10 Desember 2021.

“Pada hari ini tanggal 22 November tahun 2021 secara resmi Komisi Yudisial mengumumkan dan menerima pendaftaran,” kata Ketua Bidang Rekrutmen Hakim KY Siti Nurdjanah dalam konferensi pers, Senin (22/11/2021).

Proses seleksi dilakukan sesuai permintaan Mahkamah Agung (MA) untuk mengisi kekosongan jabatan 8 hakim agung dan 3 hakim adhoc tipikor.

Baca juga: Seleksi Hakim Agung, Masalah Jaminan Keamanan Hakim Jadi Sorotan

Nurdjanah merinci, jabatan hakim agung yang dibutuhkan, yaitu 1 hakim agung untuk kamar perdata, 4 hakim agung untuk kamar pidana, 1 hakim agung untuk kamar agama, dan 2 hakim agung untuk kamar tata usaha negara (TUN) khusus pajak.

Ia menjelasakan, pendaftaran calon hakim agung dilakukan secara daring melalui situs rekrutmen.komisiyudisial.go.id.

Adapun berkas terkait persyaratan juga dapat diakses pada laman tersebut dan diunggah dalam bentuk soft file.

“Paling lambat tanggal 10 Desember tahun 2021,” imbuh dia.

Nurdjanah menuturkan, peserta untuk tidak percaya pada pihak mana pun yang menjanjikan kelulusan dalam proses seleksi.

“Dari Komisi Yudisial mengimbau jangan percaya pada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dalam proses seleksi,” tutur dia.

Baca juga: Mahkamah Agung Jamin Tak Ada KKN dalam Seleksi Hakim Pengadilan

Berikut jadwal lengkapnya:

1. Pengumuman dan Pendaftaran: 22 November 2021

2. Seleksi Administrasi: 13-23 Desember 2021

3. Pengumuman dan Press Conference Kelulusan Administrasi: 29 Desember 2021

4. Seleksi Kualitas: 11-12 Januari 2022

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Nasional
Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis 'Maksiat': Makan, Istirahat, Sholat

Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis "Maksiat": Makan, Istirahat, Sholat

Nasional
Ditanya Kans Anies-Ahok Duet di Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Ditanya Kans Anies-Ahok Duet di Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Nasional
Ke Ribuan Perwira Siswa, Sekjen Kemenhan Bahas Rekonsiliasi dan Tampilkan Foto Prabowo-Gibran

Ke Ribuan Perwira Siswa, Sekjen Kemenhan Bahas Rekonsiliasi dan Tampilkan Foto Prabowo-Gibran

Nasional
Resmikan Tambak BINS, Jokowi: Ini Langkah Tepat Jawab Permintaan Ikan Nila yang Tinggi

Resmikan Tambak BINS, Jokowi: Ini Langkah Tepat Jawab Permintaan Ikan Nila yang Tinggi

Nasional
Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

Nasional
Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran

Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Nasional
Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Nasional
Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Nasional
Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Nasional
Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Nasional
PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara 'Gaib' di Bengkulu

PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara "Gaib" di Bengkulu

Nasional
Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Nasional
WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com