Mahkamah Agung Jamin Tak Ada KKN dalam Seleksi Hakim Pengadilan

Kompas.com - 30/09/2017, 06:28 WIB
Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat, Mahkamah Agung, Abdullah mengatakan bahwa pihaknya sepanjang Januari-Agustus 2017 menangani sebanyak 13.203 perkara. Jakarta, Jumat (22/9/2017). KOMPAS.com/ MOH NADLIR Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat, Mahkamah Agung, Abdullah mengatakan bahwa pihaknya sepanjang Januari-Agustus 2017 menangani sebanyak 13.203 perkara. Jakarta, Jumat (22/9/2017).
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Agung (MA) memastikan tidak ada perlakuan khusus bagi peserta seleksi hakim pengadilan yang berasal dari keluarga lembaga pengadilan. Hal ini diketahui berdasarkan hasil tahapan uji kompetensi kemampuan dasar (seleksi kemampuan dasar/SKD) dengan sistem Computer Assist Test (CAT).

"Ternyata di dalam ujian TKD ini, keluarga, anak-anak dari keluarga Mahkamah Agung banyak enggak lulus," kata Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Mahkamah Agung, Abdullah di Mahkamah Agung, Jakarta, Jumat (29/9/2017).

"Yang berhasil (lolos ke tahap seleksi selanjutnya) sama sekali tidak ada hubungannya dengan pimpinan (MA), apalagi keluarga besar Mahkamah Agung," ucap dia.

Baca: Menpan RB Lapor soal Seleksi Hakim kepada Jokowi

Menurut Abdullah, kali ini setiap tahapan seleksi dilakukan dengan sangat selektif dan tidak ada pengecualian terhadap satu pihak tertentu.

"Ini sebagai bukti bahwa Mahkamah Agung benar-benar ingin mendapatkan SDM (sumber daya manusia) yang berkualitas. (Oleh karena itu) diseleksi secara jujur, akuntabel dan transparan. Tidak ada sedikit pun unsur KKN yang ada di (seleksi) sini," ujarnya.

Baca: MK: Seleksi Hakim Kewenangan Tunggal MA Tanpa Libatkan KY

Adapun jumlah peserta yang lolos ke tahap selanjutnya, yakni tahap wawancara, sebanyak 3.808 peserta.

Proses seleksi hakim digelar sehubungan dengan terbitnya Peraturan MA (Perma) Nomor 2 Tahun 2017 yang berisi tentang pelaksanaan pengadaan hakim secara internal dan disetujuinya permintaan MA oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) terkait formasi hakim. Adapun kuota yang sudah disetujui Kemenpan RB, yakni 1.600 hakim.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X