Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Djarot: Kaderisasi yang Dilakukan PDI-P Merupakan Jawaban atas Kritik terhadap Parpol

Kompas.com - 15/11/2021, 20:17 WIB
Dani Prabowo

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat mengatakan, kaderisasi berjenjang yang dilakukan PDI Perjuangan merupakan jawaban atas kritikan yang selama dilayangkan kepada partai politik.

Djarot mengungkapkan hal itu saat kegiatan pengenalan Pendidikan Kader Nasional (PKN) DPP PDI Perjuangan, di Gedung Sekolah Partai, di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (15/11/2021).

Menurut dia, partainya konsisten melakukan kaderisasi guna menyiapkan calon pemimpin bangsa, baik di pusat maupun di daerah.

"Dengan berbagai kegiatannya, PDI Perjuangan menjawab berbagai kritikan yang menyebut kebanyakan partai politik tidak melalukan kaderisasi. Kami konsisten," tegas Djarot seperti dilansir dari Antara.

Menurut dia, sebelum partai lain melaksanakan kaderisasi, PDI Perjuangan telah menggelar sekolah partai untuk calon kepala daerah hingga calon anggota legislatif. Proses kaderisasi ini diklaim dilakukan secara berjenjang dan terus menerus.

Baca juga: Apa Dampak terhadap PDI-P jika Ganjar Bergeser ke Partai Lain?

"Sebelum pelaksanaan PKN, telah dilakukan sekolah partai calon kepala daerah, ToT guru kader, dan ToT kader tingkat madya," imbuhnya.

Lebih jauh, ia menegaskan, ada tiga fungsi utama partai politik yang dijalankan PDI Perjuangan, yaitu rekrutmen, pendidikan/kaderisasi, hingga penugasan dan penempatan kader.

"Ini bentuk soliditas partai kita yang sehat. Banyak kepala daerah dan menteri dari internal PDI Perjuangan yang diakui kepemimpinannya," ujarnya.

Agenda PKN ini memerhatikan situasi pandemi COVID-19, sehingga penyelenggaraannya dilakukan secara hybrid atau campuran.

"Karena ini kaderisasi tingkat utama, maka evaluasi pertama adalah kedisiplinan. Meski secara virtual, kedisiplinan itu juga tetap bisa dinilai," kata Djarot.

Sebanyak 77 peserta akan mengikuti pelatihan secara virtual selama dua hari dan dilanjutkan kaderisasi secara tatap muka hingga 21 November mendatang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com