Kasus Covid-19 Naik di 9 Provinsi Dalam Sepekan, Jabar Tertinggi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengungkap, sebanyak 9 provinsi di Indonesia mengalami kenaikan kasus virus corona per 31 Oktober 2021.

“Terdapat 9 provinsi yang mengalami kecenderungan peningkatan rata-rata jumlah kasus positif Covid-19 pada 7 hari terakhir dibandingkan dengan 7 hari sebelumnya atau sering disebut sebagai seven day moving avarage,” kata Wiku dalam konferensi pers daring, Kamis (4/11/2021).

Sembilan provinsi itu yakni Lampung, Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, Bali, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, dan Papua.

Meski meningkat, kata Wiku, kasus Covid-19 di sembilan provinsi tersebut masih bisa dikatakan terkendali. Sebab, rata-rata peningkatan kasus positifnya cenderung masih rendah.

Baca juga: UPDATE: Bertambah 628, Jumlah Kasus Covid-19 di Indonesia Kini Ada 4.246.802 Orang

Dari 9 provinsi, penambahan kasus positif mingguan terbanyak berasal dari Jawa Barat dengan 741 kasus baru. Jawa Barat juga mencatatkan jumlah kasus aktif tertinggi yakni 1.424 kasus.

“Jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan paling banyak dari Provinsi Jawa Barat yakni 8 kabupaten/kota, naik dari total 38 kabupaten/kota,” terang Wiku.

Sementara, dari 9 provinsi, persentase kesembuhan paling rendah dicatatkan oleh Lampung yaitu 90,63 persen.

Kemudian, penambahan kematian tertinggi dicatatkan Provinsi Jawa Timur dengan 39 orang.

Adapun tingkat keterisian tempat tidur atau bed occupancy rate (BOR) yang paling tinggi dibanding lainnya adalah Papua dengan 11,41 persen.

“Cakupan vaksinasi dosis lengkap yang paling rendah adalah di Provinsi Maluku Utara yaitu 17,5 persen,” kata Wiku.

Wiku mengatakan, meski situasi pandemi belakangan menunjukkan perbaikan, penting untuk memantau secara rutin perkambangan Covid-19.

Baca juga: Satgas Imbau agar Tempat Wisata Dibuka Terbatas Saat Natal-Tahun Baru

Ia mengingatkan bahwa disiplin protokol kesehatan pencegahan virus corona tetap harus diterapkan demi mencegah terjadinya lonjakan kasus.

“Meskipun aktivitas sosial ekonomi sudah berjalan seperti sebelum lonjakan kasus kedua, penting untuk mengedepankan prinsip kehati-hatian dan antisipasi terhadap kemungkinan kenaikan kasus,” kata Wiku.