Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Dijadwalkan Hadiri Penutupan KTT G20 di Roma Akhir Oktober

Kompas.com - 22/10/2021, 18:06 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Presiden RI Fadjroel Rachman mengatakan, Presiden Joko Widodo akan menghadiri penutupan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Roma, Italia.

Dalam kesempatan tersebut, Jokowi dijadwalkan menerima estafet presidensi G20.

"Dari informasi yang kami dapatkan Presiden akan berangkat untuk menerima kepemimpinan G20 di Roma. Untuk penyerahan itu Presiden akan datang langsung ke Roma," ujar Fadjroel di kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (22/10/2021).

Baca juga: Jokowi Revisi Susunan Panitia G20, Luhut dan Mahfud Tukar Jabatan

"Kita akan tunggu pada saatnya akan diumumkan Kemensetneg khususnya oleh protokol dari Kemensetneg kapan presiden akan berangkat dan siapa saja yang ikut menghadiri," lanjutnya.

Selain itu, Fadjroel juga menuturkan, Jokowi juga akan menghadiri Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 2021 yang juga dikenal sebagai COP26.

Acara ini dijadwalkan digelar di Glasgow, Skotlandia, 31 Oktober -12 November 2021.

Informasi terkait keberangkatan Jokowi ke Roma sebelumnya diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Selasa (14/9/2021).

Airlangga mengatakan, dalam penutupan KTT G20 di Roma, Jokowi secara resmi akan menerima tongkat estafet presidensi G20.

Presidensi Indonesia akan mulai berlaku sejak 1 Desember 2021 hingga November 2022.

Baca juga: Jokowi Dijadwalkan Terima Tongkat Estafet Presidensi Saat Penutupan KTT G20 di Roma

“Dan di sana Bapak Presiden akan menerima secara resmi penyerahan tongkat estafet presidensi G20 dari Perdana Menteri Italia kepada Presiden Republik Indonesia,” ucapnya.

Menurut Airlangga, presidensi Indonesia akan mengambil tema “recover together, recover stronger” atau pulih bersama dan tangguh bersama.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com