Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 22/10/2021, 18:03 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Ummat Ridho Rahmadi mengkritik keputusan Presiden Joko Widodo terkait penunjukan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dalam sejumlah jabatan.

Menurut dia, keputusan itu membuat fungsi kementerian seolah tidak berjalan.

"Dalam kabinet itu kan banyak menteri, kalau hampir sebagian besar urusan hanya ujung-ujungnya ke satu pintu saja, berarti itu indikasi kuat bahwa organisasi dalam konteks fungsi kementerian tidak berjalan lancar," kata Ridho, saat ditemui di Kantor DPP Partai Ummat, Jakarta, Jumat (22/10/2021).

Baca juga: Partai Ummat Minta Jokowi Tepati Janji Tak Gunakan APBN untuk Proyek Kereta Cepat

Diketahui, Luhut dipercaya untuk menempati sejumlah jabatan, yakni Ketua Komite Kerta Cepat Jakarta-Bandung, Ketua Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produksi dalam Negeri, dan Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN).

Kemudian, Ketua Dewan Pengarah Penyelamatan Danau Nasional, Koordinator PPKM Jawa-Bali, dan Ketua Tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia.

Ridho khawatir hal itu membentuk persepsi publik bahwa penunjukan Luhut hanya didasarkan pada kedekatan dengan Jokowi.

"Jangan sampai semua kebijakan skala nasional dan untuk kepentingan orang banyak hanya lewat satu pintu saja," tutur dia.

Baca juga: Partai Ummat Sebut Rapor Merah Warnai 7 Tahun Pemerintahan Jokowi

Ridho mengingatkan, membangun negara tidak hanya cukup melibatkan satu atau dua orang menteri. Ia mengatakan, Presiden Jokowi harus memaksimalkan fungsi kabinet ataupun kementerian.

Menantu Amien Rais ini berharap, fungsi kementerian untuk membangun negara benar-benar terdistribusi.

"Kalau satu pintu ya itu-itu saja dan kebijakannya, tidak pro-rakyat, sehingga hasilnya tidak efisien," tutur dia.

Baca juga: Dua Tahun Jokowi-Maruf, Fadjroel Sebut Capaian Vaksinasi Covid-19 Jadi Catatan Menonjol

Sementara itu, Ketua DPP Partai Ummat Bidang Ekonomi, Perdagangan, dan Industri Hilmi Rahman mengingatkan pentingnya keterlibatan antar-kementerian dalam tiap program nasional dan tak hanya bertumpu pada satu orang.

"Tentu juga ada fungsi koordinasi kepada kementerian. Jangan publik melihat sorotannya terlalu tajam kepada satu orang saja, karena bagaimana pun juga pemerintahan ini kolektif," ucap Hilmi pada kesempatan yang sama.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKB Buka Komunikasi dengan Golkar, Gerindra, dan Nasdem untuk Pilkada Jatim

PKB Buka Komunikasi dengan Golkar, Gerindra, dan Nasdem untuk Pilkada Jatim

Nasional
Arsul Sani Belum Ajukan Hak Ingkar Tangani Sengketa Pemilu yang Libatkan PPP

Arsul Sani Belum Ajukan Hak Ingkar Tangani Sengketa Pemilu yang Libatkan PPP

Nasional
Gugatan Perdata Keluarga Brigadir J Terhadap Ferdy Sambo dkk Lanjut ke Tahap Mediasi

Gugatan Perdata Keluarga Brigadir J Terhadap Ferdy Sambo dkk Lanjut ke Tahap Mediasi

Nasional
Hasil Rekapitulasi KPU: PAN Unggul di Provinsi Maluku, Diikuti PKS dan PDI-P

Hasil Rekapitulasi KPU: PAN Unggul di Provinsi Maluku, Diikuti PKS dan PDI-P

Nasional
Mendes Abdul Halim Bantah PKB Ditawari Jatah Kursi di Kabinet Prabowo saat Bertemu Jokowi

Mendes Abdul Halim Bantah PKB Ditawari Jatah Kursi di Kabinet Prabowo saat Bertemu Jokowi

Nasional
KPU Rekapitulasi Suara Papua dan Papua Pegunungan Hari Terakhir, Besok

KPU Rekapitulasi Suara Papua dan Papua Pegunungan Hari Terakhir, Besok

Nasional
Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui 81.000 Surat Suara Tak Terkirim lewat Pos

Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui 81.000 Surat Suara Tak Terkirim lewat Pos

Nasional
Komite HAM PBB Soroti Netralitas Jokowi pada Pilpres, Komisi I DPR: Dia Baca Contekan

Komite HAM PBB Soroti Netralitas Jokowi pada Pilpres, Komisi I DPR: Dia Baca Contekan

Nasional
Caleg Terancam Gagal di Dapil DIY: Eks Bupati Sleman hingga Anak Amien Rais

Caleg Terancam Gagal di Dapil DIY: Eks Bupati Sleman hingga Anak Amien Rais

Nasional
Jatam Laporkan Menteri Bahlil ke KPK atas Dugaan Korupsi Pencabutan Izin Tambang

Jatam Laporkan Menteri Bahlil ke KPK atas Dugaan Korupsi Pencabutan Izin Tambang

Nasional
Draf RUU DKJ: Gubernur Jakarta Dipilih lewat Pilkada, Pemenangnya Peraih Lebih dari 50 Persen Suara

Draf RUU DKJ: Gubernur Jakarta Dipilih lewat Pilkada, Pemenangnya Peraih Lebih dari 50 Persen Suara

Nasional
900 Petugas Haji Ikut Bimtek, Beda Pola dengan Tahun Lalu

900 Petugas Haji Ikut Bimtek, Beda Pola dengan Tahun Lalu

Nasional
Proses Sengketa Pemilu Berlangsung Jelang Lebaran, Pegawai MK Disumpah Tak Boleh Terima Apa Pun

Proses Sengketa Pemilu Berlangsung Jelang Lebaran, Pegawai MK Disumpah Tak Boleh Terima Apa Pun

Nasional
Budi Arie Mengaku Belum Dengar Keinginan Jokowi Ingin Masuk Golkar

Budi Arie Mengaku Belum Dengar Keinginan Jokowi Ingin Masuk Golkar

Nasional
PKB Ingin Hasil Pemilu 2024 Diumumkan Malam Ini

PKB Ingin Hasil Pemilu 2024 Diumumkan Malam Ini

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com