Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Partai Buruh Optimis Semua Persyaratan Verifikasi KPU Lengkap pada Akhir November 2021

Kompas.com - 22/10/2021, 11:12 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Presiden Partai Buruh, Said Iqbal mengatakan, saat ini partainya masih memproses kelengkapan data verifikasi Komisi Pemiihan Umum (KPU) untuk maju dalam kontestasi Pemilu 2024.

Namun, Iqbal optimistis semua syarat kelengkapan verifikasi KPU akan lengkap di akhir bulan November 2021 ini.

"Jadi akhir November 2021 Partai Buruh insya Allah optimis sudah lengkap sesuai persyaratan verifikasi KPU," kata Iqbal saat dihubungi Kompas.com, Jumat (22/10/2021).

Baca juga: Jalan Terjal Parpol Baru Nonparlemen untuk Dikenal Publik...

Ia menyampaikan kini Partai Buruh sedang dalam proses melengkapi persyaratan kepengurusan di tingkat kecamatan.

Iqbal mengatakan, Partai Buruh membutuhkan minimal 3.621 kepengurusan di tingkat kecamatan.

Menurut dia, saat ini Partai Buruh sudah memiliki pengurus di 1.800 kecamatan.

"Kepengurusan kecamatan Partai Buruh baru ada 1.800, masih bisa ngejar sampai persyaratan yang dimintai KPU," ucap dia.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Parpol Baru dan Nonparlemen Belum Banyak Dikenal Publik

Lebih lanjut, Iqbal mengatakan, susunan pengurus Partai Buruh di 34 provinsi sudah lengkap.

Hal ini juga akan segera diumukannya kepada publik di hari Senin (25/10/2021) besok.

"Bila memungkinkan, ini kan lagi proses disusun terus nih. Susunan pengurus kabupaten kota yang jumlahnya 428, 428 kabupaten kota juga akan kita umumkan pada hari Senin secara bersamaan," ujar dia.

Terkait proses pendaftaran Partai Buruh di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Iqbal menjelaskan partainya sudah mengajukan dua surat dan masih proses menunggu respons dari kementerian tersebut.

Baca juga: Partai Buruh Serahkan 2 Dokumen Terkait Mahkamah ke Kemenkumham

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com