Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Partai Buruh Optimis Semua Persyaratan Verifikasi KPU Lengkap pada Akhir November 2021

Kompas.com - 22/10/2021, 11:12 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Presiden Partai Buruh, Said Iqbal mengatakan, saat ini partainya masih memproses kelengkapan data verifikasi Komisi Pemiihan Umum (KPU) untuk maju dalam kontestasi Pemilu 2024.

Namun, Iqbal optimistis semua syarat kelengkapan verifikasi KPU akan lengkap di akhir bulan November 2021 ini.

"Jadi akhir November 2021 Partai Buruh insya Allah optimis sudah lengkap sesuai persyaratan verifikasi KPU," kata Iqbal saat dihubungi Kompas.com, Jumat (22/10/2021).

Baca juga: Jalan Terjal Parpol Baru Nonparlemen untuk Dikenal Publik...

Ia menyampaikan kini Partai Buruh sedang dalam proses melengkapi persyaratan kepengurusan di tingkat kecamatan.

Iqbal mengatakan, Partai Buruh membutuhkan minimal 3.621 kepengurusan di tingkat kecamatan.

Menurut dia, saat ini Partai Buruh sudah memiliki pengurus di 1.800 kecamatan.

"Kepengurusan kecamatan Partai Buruh baru ada 1.800, masih bisa ngejar sampai persyaratan yang dimintai KPU," ucap dia.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Parpol Baru dan Nonparlemen Belum Banyak Dikenal Publik

Lebih lanjut, Iqbal mengatakan, susunan pengurus Partai Buruh di 34 provinsi sudah lengkap.

Hal ini juga akan segera diumukannya kepada publik di hari Senin (25/10/2021) besok.

"Bila memungkinkan, ini kan lagi proses disusun terus nih. Susunan pengurus kabupaten kota yang jumlahnya 428, 428 kabupaten kota juga akan kita umumkan pada hari Senin secara bersamaan," ujar dia.

Terkait proses pendaftaran Partai Buruh di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Iqbal menjelaskan partainya sudah mengajukan dua surat dan masih proses menunggu respons dari kementerian tersebut.

Baca juga: Partai Buruh Serahkan 2 Dokumen Terkait Mahkamah ke Kemenkumham

Pertama, surat yang meminta Dirjen AHU Kemenkumham mengeluarkan pencatatan Mahkkamah Partai Buruh dari hasil kongres terbaru.

Kedua, Partai Buruh sudah mengajukan surat Mahkamah Partai Buruh terbaru yang menyatakan tidak ada sengketa terkait perubahan susunan pengurus Partai buruh yang baru dan perubahan anggaran dasar anggaran rumah tangga serta perubahan tanda gambar lambang partai.

"Sampai hari ini belum (ada respons Kemenkumham) karena memang kami kan baru masukkan seminggu yang lalu," ucapnya.

"Surat pertama seminggu yang lalu Surat kedua kemarin. Berarti minggu depan lah ya paling sudah ada (respons) terhadap 2 surat yang kita ajukan," kata Iqbal.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com