Mahfud: Siapa Pun Pemerintahnya, Selalu Dituding Tak Mampu Laksanakan Pancasila

Kompas.com - 22/10/2021, 10:30 WIB
Menko Polhukam Mahfud MD dalam acara silaturahmi dengan senat akademik dan dewan profesor Undip Semarang yang disiarkan lewat YouTube Channel Undip TV Official, Kamis (21/10/2021). KOMPAS.com/tangkapan layar Youtube Channel Undip TVMenko Polhukam Mahfud MD dalam acara silaturahmi dengan senat akademik dan dewan profesor Undip Semarang yang disiarkan lewat YouTube Channel Undip TV Official, Kamis (21/10/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebutkan, setiap pemerintahan di Indonesia selalu dituding tak mampu menjalankan Pancasila sebagai ideologi negara.

Hal itu disampaikan Mahfud saat bersilaturahmi dengan Senat Akademik dan Dewan Profesor Universitas Diponegoro, serta Forkopimda, di Semarang, Jawa Tengah, Kamis (21/10/2021).

"Implementasi Pancasila ini masalahnya selalu dihadapkan pada masalah dengan tudingan, siapa pun pemerintahnya selalu (dituding) melanggar atau tidak mampu melaksanakan Pancasila itu, ini selalu terjadi di pemerintah mana pun," ujar Mahfud, dikutip dari kanal YouTube Undip TV Official, Jumat (22/10/2021).

Baca juga: Jokowi: Jangan Sampai Mahasiswa di Kampus Dididik Pancasila, di Luar Jadi Ekstremis

Ia menjelaskan, Presiden ke-1 Soekarno jatuh karena dituding melanggar Pancasila dan UUD 1945 dengan memberi angin segar kepada kelompok komunis. Ia jatuh setelah didemo habis-habisan.

Padahal, kata Mahfud, Bung Karno merupakan penggagas Pancasila, tetapi jatuh juga karena Pancasila.

Setelah runtuhnya rezim Orde Lama, Orde Baru kemudian muncul yang digawangi Presiden Soeharto.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Menurut Mahfud, Soeharto juga jatuh karena dianggap tidak mampu melaksanakan Pancasila.

Soeharto jatuh tak lepas karena tidak mampu membersihkan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Selanjutnya, Presiden ke-3 BJ Habibie juga jatuh karena dituding tidak bisa menjalankan Pancasila melalui penolakan MPR atas pertanggungjawabannya.

Baca juga: Viral, Video Pria Rusak Patung Garuda Pancasila Sambil Teriak PKI di Nganjuk

Padahal, saat itu Habibie punya komitmen untuk membangun demokrasi.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Garda Bangsa Siapkan 'Pasukan Darat' untuk Usung Cak Imin pada Pilpres 2024

Garda Bangsa Siapkan "Pasukan Darat" untuk Usung Cak Imin pada Pilpres 2024

Nasional
KPI: Program Sinetron-Infotainment di Televisi Belum Berkualitas

KPI: Program Sinetron-Infotainment di Televisi Belum Berkualitas

Nasional
Pemerintah Siapkan Penyelenggaraan Umrah 1443 Hijriah dengan Skema Satu Pintu

Pemerintah Siapkan Penyelenggaraan Umrah 1443 Hijriah dengan Skema Satu Pintu

Nasional
KPK: Sepanjang 2004-Juli 2021, Ada 240 Kasus Korupsi Modus Pengadaan Barang dan Jasa

KPK: Sepanjang 2004-Juli 2021, Ada 240 Kasus Korupsi Modus Pengadaan Barang dan Jasa

Nasional
Ketua Panja Targetkan RUU TPKS Dibawa ke Rapat Paripurna 15 Desember

Ketua Panja Targetkan RUU TPKS Dibawa ke Rapat Paripurna 15 Desember

Nasional
Wapres Minta Dewan Pengawas Syariah Dapatkan Informasi Baik tentang Digitalisasi Ekonomi

Wapres Minta Dewan Pengawas Syariah Dapatkan Informasi Baik tentang Digitalisasi Ekonomi

Nasional
Kementerian KP Apresiasi 20 Pegawai Peserta Tugas Belajar Terbaik

Kementerian KP Apresiasi 20 Pegawai Peserta Tugas Belajar Terbaik

Nasional
Menkominfo Paparkan 3 Isu Prioritas Presidensi G20 Indonesia 2022

Menkominfo Paparkan 3 Isu Prioritas Presidensi G20 Indonesia 2022

Nasional
Wapres: Ekonomi dan Keuangan Syariah Jangan Hanya Dilihat dari Sisi Syariah

Wapres: Ekonomi dan Keuangan Syariah Jangan Hanya Dilihat dari Sisi Syariah

Nasional
Demi Pelayanan Publik Transparan dan Efektif, Pemerintah Hadirkan Sistem e-Government

Demi Pelayanan Publik Transparan dan Efektif, Pemerintah Hadirkan Sistem e-Government

Nasional
Kasus Bupati Nonatif Banjarnegara Budhi Sarwono, KPK Panggil Wakil Ketua DPRD

Kasus Bupati Nonatif Banjarnegara Budhi Sarwono, KPK Panggil Wakil Ketua DPRD

Nasional
Kasus Bupati Nonaktif Bintan, KPK Dalami Penjatahan Kuota Rokok dan Minuman Beralkohol

Kasus Bupati Nonaktif Bintan, KPK Dalami Penjatahan Kuota Rokok dan Minuman Beralkohol

Nasional
KPU Uji Coba 5 Jenis Pemilihan dalam Tiga dan Satu Surat Suara

KPU Uji Coba 5 Jenis Pemilihan dalam Tiga dan Satu Surat Suara

Nasional
PSI Minta Sahroni Lepas Jabatan Ketua Pelaksana Formula E, Waketum Nasdem: Lancang

PSI Minta Sahroni Lepas Jabatan Ketua Pelaksana Formula E, Waketum Nasdem: Lancang

Nasional
KPK Buka Peluang Kembangkan TPPU Terkait Kasus Bupati HSU Abdul Wahid

KPK Buka Peluang Kembangkan TPPU Terkait Kasus Bupati HSU Abdul Wahid

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.