Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cegah Lonjakan Covid-19 Usai Pembukaan Bali dan Kepri, Epidemiolog: Tunda Promosi Wisata

Kompas.com - 15/10/2021, 13:57 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Epidemiolog dari Universitas Indonesia Pandu Riono mengatakan, meski pemerintah kembali membuka pintu masuk untuk kedatangan internasional, kewaspadaan terhadap penularan virus Corona tetap harus ditingkatkan.

Ia mengatakan, hal tersebut harus dilakukan untuk mempertahankan penurunan kasus Covid-19 serendah mungkin.

"Iya, saya yang bilang itu tunda dulu promosi wisata, jangan euforia dulu dan tak pakai masker," kata Pandu saat dihubungi Kompas.com, Jumat (15/10/2021). 

Pandu mengatakan, saat ini, tidak ada daerah yang benar-benar aman dari penularan virus Corona, meski kasus kematian mengalami penurunan.

Baca juga: Satgas Covid-19: Turis Asing Hanya Boleh Masuk dari Bali dan Kepri

Oleh karenanya, ia meminta masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan dan mengikuti program vaksinasi.

"Seperti yang WHO bilang, no one is safe until everybody is safe pasti di Bali dan di daerah lain masih ada kantong-kantong penularan," ujarnya.

Di samping itu, ia juga menilai, dibukanya pintu masuk untuk kedatangan internasional dengan syarat karantina lima hari menunjukkan bahwa pemerintah belum siap dengan kedatangan wisatawan mancanegara.

"Kalau itu untuk berwisata mana ada yang mau berwisata ke Indonesia dikarantina 5 hari. Jadi enggak ada yang datang ke Bali," ucapnya. Di beberapa negara sudah tak ada karantina lagi. 

Lebih lanjut, Pandu menambahkan, sejumlah pelonggaran aktivitas yang ditetapkan pemerintah membuat pergerakan masyarakat meningkat.

Baca juga: Turis Asing Masuk Bali, Satgas Covid-19: Kita Awasi, Kita Koreksi bila Ada Masalah

Untuk itu, ia meminta, penularan virus Corona di tengah masyarakat harus dikendalikan sesuai status level PPKM di setiap daerah.

"Pembatasan-pembatasan dilakukan tidak seperti sebelum pandemi, misalnya di PPKM Level 1 skrining lebih luas di tempat-tempat umum, pariwisata dan ketentuan pakai masker tetap diterapkan," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, pemerintah kembali menerima kedatangan pelaku perjalanan internasional seiring dengan membaiknya kondisi Covid-19.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, kedatangan internasional melalui Jakarta dan Manado diperbolehkan bagi semua negara, termasuk yang di luar daftar 19 negara yang diizinkan memasuki pintu masuk perjalanan internasional di Bali dan Kepulauan Riau.

Ke-19 negara yang dimaksud adalah Saudi Arabia, Uni Emirat Arab (UEA), Selandia Baru, Kuwait, Bahrain, Qatar, China, India, Jepang, Korea Selatan, Liechtenstein, Italia, Perancis, Portugal, Spanyol, Swedia, Polandia, Hungaria, dan Norwegia.

Adapun pemilihan 19 negara tersebut sesuai standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

"Karena angka kasus terkonfirmasi Covid-19-nya berada pada level 1 dan 2, dengan angka positivity rate yang rendah," kata Luhut dilansir siaran pers di laman resmi Kemenko Marves, Kamis (14/10/2021).

Baca juga: Berharap Tak Muncul Lonjakan Kasus Covid-19 Usai Pariwisata di Bali Dibuka...

Luhut juga mengatakan, seluruh pelaku perjalanan internasional yang tiba di Indonesia baik itu melalui Jakarta, Manado, Kepulauan Riau dan Bali harus menjalani karantina selama 5 hari.

"Masa karantina (lima hari) tidak hanya berlaku di Bali atau Kepri, tetapi juga di pintu masuk lainnya, baik udara, darat, maupun laut, dan berlaku bagi semua jenis pelaku perjalanan, seperti PMI, TKA, ASN, WNI/WNA umum,” ujarnya.

Selain itu, pelaku perjalanan internasional memiliki sertifikat vaksinasi dosis lengkap sebelum memasuki Indonesia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com