Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Pemerintah Tetapkan Karantina Pelaku Perjalanan Internasional 5 Hari, Epidemiolog: Lebih Efektif 8 Hari

Kompas.com - 14/10/2021, 12:40 WIB
Dwi NH,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Kepala Bidang Pengembangan Profesi Perhimpunan Ahli Epidemiolog Indonesia (PAEI) Masdalina Pane mengatakan, masa karantina lima hari bagi pelaku perjalanan internasional akan berakibat pada masuknya varian virus SARS CoV-2 ke Indonesia.

"Artinya masa karantina lebih efektif dilakukan selama delapan hari. Tidak masalah apabila diturunkan lagi menjadi lima hari, tetapi mari amati saja kalau nanti ada masuk varian Covid-19 baru. Maka akan kami ingatkan lagi," ucapnya, seperti dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Kamis (14/10/2021).

Seperti diketahui, pemerintah sempat mengurangi masa karantina pelaku perjalanan internasional menjadi lima hari pada Januari 2021.

Masdalina menilai, rencana pengurangan masa karantina tersebut tidaklah tepat. Sebab, meski kasus Covid-19 sudah berada di titik rendah, tetapi situasi penularan virus SARS CoV-2 masih terjadi dalam transmisi komunitas.

Baca juga: Luhut: Masa Karantina 5 Hari Berlaku untuk Semua Pelaku Perjalanan Internasional

"Kalau mengurangi lima hari karena Covid-19 itu sudah terkendali saya kira tidak tepat. Mengapa? Alasannya karena Indonesia masih berada pada situasi transmisi komunitas dan itu artinya belum terkendali," katanya.

Ketidaksetujuan Masdalina semakin kuat karena masa inkubasi rata-rata terjadi pada hari kelima dan keenam.

Terlebih, sebut dia, penderita Covid-19 terkadang tidak merasakan gejala tetapi masih bisa menularkan virus.

"Meski penularannya kecil dan mencegah penularan dengan menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak (3M) di masyarakat, tetapi lima hari masih puncak-puncaknya," ujar Masdalina.

Baca juga: Kegiatan Ekonomi Dibuka September 2021, Luhut: Tergantung Vaksinasi, 3T dan 3M

Ia menyatakan, pihaknya akan menantikan hasil evaluasi kebijakan karantina tersebut apabila muncul varian lain. Menurutnya, kemunculan varian virus SARS CoV-2 merupakan salah satu kontribusi dari penyingkatan masa karantina.

Pembukaan pariwisata Bali masih terlalu dini

Seiring dengan pengurangan masa karantina bagi pelaku perjalanan internasional, sebelumnya pemerintah berencana membuka pintu masuk bagi turis mancanegara untuk berwisata ke Bali.

Menanggapi rencana tersebut, Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Netty Prasetiyani menilai, rencana pembukaan pariwisata Bali berpotensi menimbulkan masuknya varian baru Covid-19 yang datang dari luar negeri.

Baca juga: Pemerintah Akan Lakukan Simulasi Sebelum Buka Pariwisata Bali untuk Turis

"Kalau mau jujur, menurut saya pembukaan Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai masih terlalu dan mengkhawatirkan," imbuhnya.

Terlebih, kata Netty, beberapa negara tetangga yang dekat dengan Indonesia, seperti Singapura dan Malaysia sedang menghadapi kenaikan kasus pandemi Covid-19 susulan

Politikus Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini berpendapat, pemerintah hendaknya lebih memprioritaskan sektor kesehatan masyarakat apabila ingin membuka pintu penerbangan internasional.

Halaman:


Terkini Lainnya

Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Nasional
PPP Buka Peluang Usung Sandiaga jadi Cagub DKI

PPP Buka Peluang Usung Sandiaga jadi Cagub DKI

Nasional
Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Nasional
Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Nasional
Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Nasional
PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

Nasional
Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Nasional
Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com