Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bangsa Indonesia Perlu Dipulihkan dari Tragedi 1965

Kompas.com - 01/10/2021, 19:10 WIB
Tatang Guritno,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Pusat Kajian Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (Pusdema) Universitas Sanata Dharma, Baskara T Wardaya mengatakan, banyak korban tragedi kemanusiaan 1965 yang masih mengalami trauma.

Namun, mereka menolak ketika diajak ke psikolog untuk mengatasi trauma itu. Menurut Baskara, banyak korban yang berprinsip justru Bangsa Indonesia perlu dipulihkan dari sejarah kelam 1965.

“Menariknya banyak dari mereka yang prinsipnya, 'justru bukan saya yang butuh dilayani, tapi bangsa ini, yang butuh disembuhkan dari trauma ini bangsa saya, bukan saya'," ujar Baskara saat dihubungi Kompas.com, Jumat (1/10/2021).

Baca juga: Pierre Tendean Sang Ajudan, Setia sampai Mati Lindungi Jenderal AH Nasution

Baskara menuturkan, mayoritas korban tragedi 1965 sudah lanjut usia. Mereka justru meminta agar masyarakat dan bangsa ini yang perlu dibenahi terkait dengan perkara 1965.

“Saya sebentar lagi akan mati, tapi bangsa ini, bangsa kita semua ini mesti berlanjut,” kata Baskara.

Baskara menerangkan, sebagian besar korban memiliki prinsip yang didasari kecintaan terhadap Indonesia.

Namun, para korban yang kerap disebut eks tahanan politik itu, mempunyai aspirasi yang berbeda dengan keinginan pemerintah kala itu.

“Sebab mereka merasa bahwa dulu mereka pun ditangkap karena cita-citanya untuk negeri ini,” ucapnya.

Dalam peringatan Hari Kesaktian Pancasila, Baskara berharap pemerintah membiarkan generasi muda untuk belajar mengenai sejarah bangsanya.

Hal itu dinilai sebagai salah satu cara memulihkan pandangan masyarakat terhadap tragedi kemanusiaan 1965.

“Selama ini kalau ngomong soal itu (tragedi 1965) didatangi kelompok tertentu atau polisi, tolonglah itu diakhiri biar anak muda kita belajar,” pungkas dia.

Baca juga: Gagasan Rekonsiliasi dari Anak Korban PKI...

Tragedi 1965 bermula dari gugurnya para jenderal yang kemudian dikenang sebagai Pahlawan Revolusi.

Pemerintah Orde Baru mengeklaim Partai Komunis Indonesia (PKI) sebagai pelaku penculikan, penyiksaan dan pembunuhan Pahlawan Revolusi.

Pasca-peristiwa tersebut banyak orang-orang dianggap berafiliasi dengan PKI ditangkap, disiksa, dibunuh dan ditahan tanpa proses peradilan.

Bahkan hingga saat ini, para korban dan keluarganya masih mendapat stigma karena status eks tahanan politik.

Hingga kini belum diketahui jumlah pasti korban tragedi kemanusiaan itu. Namun berbagai organisasi masyarakat sipil menduga tragedi 1965 memakan korban ratusan ribu hingga jutaan orang di seluruh Indonesia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tawaran Posisi Penting untuk Jokowi Setelah Tak Lagi Dianggap Kader oleh PDI-P

Tawaran Posisi Penting untuk Jokowi Setelah Tak Lagi Dianggap Kader oleh PDI-P

Nasional
Diminta Mundur oleh TKN, Berikut 6 Menteri PDI-P di Periode Kedua Jokowi

Diminta Mundur oleh TKN, Berikut 6 Menteri PDI-P di Periode Kedua Jokowi

Nasional
Nasdem Tunggu Jawaban Anies Soal Tawaran Jadi Cagub DKI

Nasdem Tunggu Jawaban Anies Soal Tawaran Jadi Cagub DKI

Nasional
Minimalisasi Risiko Bencana Alam, DMC Dompet Dhuafa dan BNPB Tanam 1.220 Bibit Pohon di Bandung Barat

Minimalisasi Risiko Bencana Alam, DMC Dompet Dhuafa dan BNPB Tanam 1.220 Bibit Pohon di Bandung Barat

Nasional
Syaikhu Sebut Koalisi atau Oposisi Itu Kewenangan Majelis Syuro PKS

Syaikhu Sebut Koalisi atau Oposisi Itu Kewenangan Majelis Syuro PKS

Nasional
Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Nasional
PPP Buka Peluang Usung Sandiaga Jadi Cagub DKI

PPP Buka Peluang Usung Sandiaga Jadi Cagub DKI

Nasional
Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Nasional
Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Nasional
Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Nasional
PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

Nasional
Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Nasional
Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com