Bangsa Indonesia Perlu Dipulihkan dari Tragedi 1965

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Pusat Kajian Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (Pusdema) Universitas Sanata Dharma, Baskara T Wardaya mengatakan, banyak korban tragedi kemanusiaan 1965 yang masih mengalami trauma.

Namun, mereka menolak ketika diajak ke psikolog untuk mengatasi trauma itu. Menurut Baskara, banyak korban yang berprinsip justru Bangsa Indonesia perlu dipulihkan dari sejarah kelam 1965.

“Menariknya banyak dari mereka yang prinsipnya, 'justru bukan saya yang butuh dilayani, tapi bangsa ini, yang butuh disembuhkan dari trauma ini bangsa saya, bukan saya'," ujar Baskara saat dihubungi Kompas.com, Jumat (1/10/2021).

Baskara menuturkan, mayoritas korban tragedi 1965 sudah lanjut usia. Mereka justru meminta agar masyarakat dan bangsa ini yang perlu dibenahi terkait dengan perkara 1965.

“Saya sebentar lagi akan mati, tapi bangsa ini, bangsa kita semua ini mesti berlanjut,” kata Baskara.

Baskara menerangkan, sebagian besar korban memiliki prinsip yang didasari kecintaan terhadap Indonesia.

Namun, para korban yang kerap disebut eks tahanan politik itu, mempunyai aspirasi yang berbeda dengan keinginan pemerintah kala itu.

“Sebab mereka merasa bahwa dulu mereka pun ditangkap karena cita-citanya untuk negeri ini,” ucapnya.

Dalam peringatan Hari Kesaktian Pancasila, Baskara berharap pemerintah membiarkan generasi muda untuk belajar mengenai sejarah bangsanya.

Hal itu dinilai sebagai salah satu cara memulihkan pandangan masyarakat terhadap tragedi kemanusiaan 1965.

“Selama ini kalau ngomong soal itu (tragedi 1965) didatangi kelompok tertentu atau polisi, tolonglah itu diakhiri biar anak muda kita belajar,” pungkas dia.

Tragedi 1965 bermula dari gugurnya para jenderal yang kemudian dikenang sebagai Pahlawan Revolusi.

Pemerintah Orde Baru mengeklaim Partai Komunis Indonesia (PKI) sebagai pelaku penculikan, penyiksaan dan pembunuhan Pahlawan Revolusi.

Pasca-peristiwa tersebut banyak orang-orang dianggap berafiliasi dengan PKI ditangkap, disiksa, dibunuh dan ditahan tanpa proses peradilan.

Bahkan hingga saat ini, para korban dan keluarganya masih mendapat stigma karena status eks tahanan politik.

Hingga kini belum diketahui jumlah pasti korban tragedi kemanusiaan itu. Namun berbagai organisasi masyarakat sipil menduga tragedi 1965 memakan korban ratusan ribu hingga jutaan orang di seluruh Indonesia.