Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Indikator: Tingkat Kepuasan Kinerja Jokowi Menurun, Kini 58,1 Persen Responden Puas

Kompas.com - 26/09/2021, 15:01 WIB
Tsarina Maharani,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi mengungkapkan, sebanyak 58,1 persen warga menyatakan puas dengan kinerja Presiden Joko Widodo.

Angka tersebut menurun dibanding dengan survei sebelum pandemi Covid-19.

Hal ini terekam dalam survei Indikator Politik tentang persepsi publik atas isu-isu terkini yang diselenggarakan pada 17-21 September 2021.

"Sangat puas atau puas terhadap kinerja presiden secara umum itu 58,1 persen," kata Burhanuddin dalam konfensi pers yang disiarkan secara daring, Minggu (26/9/2021).

Sementara itu, mereka yang menyatakan kurang puas, yaitu 34 persen dan tidak puas sama sekali sebesar 2,4 persen.

Baca juga: Jokowi: RI Berhasil Amankan Stok Vaksin yang Diperebutkan 220 Negara

Menurut Burhanuddin, tingkat kepuasan publik terhadap presiden ini tampak baik karena persentasenya lebih dari 50 persen.

Namun, ia mengatakan, sebetulnya tingkat kepuasan yang tergambar dalam survei ini menurun jika dibandingkan sebelum pandemi Covid-19.

"Sebelum pandemi itu sekitar 72 persen yang puas terhadap kinerja presiden. Trennya masih turun," ucapnya.

Selain itu, dalam survei itu terekam sebanyak 47,6 persen warga puas terhadap pelaksanaan demokrasi di Indonesia.

Namun, sebanyak 44,1 persen menyatakan kurang puas atau tidak puas.

Baca juga: Jokowi: Pemerintah Kerja Siang Malam untuk Vaksinasi Covid-19 Massal

"Yang tak puas bukan berarti mengidamkan sistem lain di luar demokrasi, tapi mereka punya kritik terhadap bagaimana mekanisme demokrasi dijalankan," ujar Burhanuddin.

Kemudian, lanjut Burhannudin, sebanyak 44,1 persen warga menyatakan keadaan ekonomi nasional saat ini buruk.

Sementara itu, sebanyak 16,1 persen menyatakan baik dan 33,3 persen menyatakan sedang.

Survei Indikator Politik ini diselenggarakan dengan melakukan wawancara terhadap 1.200 responden.

Pemilihan sampel dilakukan dengan metode simple random sampling.

Margin of error sekitar 2,9 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen. Sampel berasal dari seluruh provinsi yang terdistribusi secara proporsional.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apapun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apapun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi Online Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi Online Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Nasional
Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Nasional
Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Nasional
PM Singapura Bakal Kunjungi RI untuk Terakhir Kali Sebelum Lengser

PM Singapura Bakal Kunjungi RI untuk Terakhir Kali Sebelum Lengser

Nasional
Pengamat: Prabowo-Gibran Butuh Minimal 60 Persen Kekuatan Parlemen agar Pemerintah Stabil

Pengamat: Prabowo-Gibran Butuh Minimal 60 Persen Kekuatan Parlemen agar Pemerintah Stabil

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com