Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Terima Pengurus PKP di Istana Bogor, Ini yang Dibahas

Kompas.com - 22/09/2021, 11:10 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menerima jajaran pengurus Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan (DPN PKP) di Istana Bogor, Jawa Barat, Rabu (22/9/2021).

Sekretaris Jenderal PKP Said Salahudin mengatakan, pertemuan ini merupakan yang kedua di bulan ini. Pertemuan pertama digelar di Istana Negara Jakarta pada 1 September.

Menurut Said, kesediaan Jokowi menerima jajaran pengurus DPN PKP menunjukkan besarnya perhatian Presiden ke partainya.

"Hal ini tentu saja membuat kader dan pengurus PKP di seluruh Indonesia menjadi semakin bersemangat dan optimis dalam memenangkan Pemilu 2024," kata Said melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Rabu (22/9/2021).

Baca juga: PKPI Jadi PKP, Try Soetrisno Jadi Ketua Dewan Pembina

Pertemuan antara pengurus DPN PKP dan Presiden berlangsung sekitar satu jam, yakni pukul 08.30-9.30 WIB. Dalam pertemuan tersebut Jokowi didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

Sementara, selain Said, pengurus DPN PKP yang hadir adalah Ketua Umum Yussuf Solichien, Wakil Ketua Umum Mayjen TNI (Purn) Aslizar N. Tanjung, Bendahara Umum Ellen Sukmawati, dan Sekretaris Dewan Pembina Rully Soekarta.

Salah satu isu yang dibahas dalam pertemuan ialah terkait acara pelatikan pengurus DPN PKP pada 24 September 2021 di Jakarta. Said memastikan bahwa Jokowi bakal menghadiri acara tersebut.

"Artinya, pertemuan di acara pelantikan nanti akan menjadi pertemuan ketiga kami bersama Presiden di bulan September. Ini sebuah kehormatan bagi PKP," ujarnya.

Baca juga: Diaz Hendropriyono Hormati Perubahan Nama PKPI jadi PKP

Selain acara pelantikan, dalam pertemuan dibahas pula ihwal Pemilu 2024. Said mengatakan, Jokowi sepakat dengan PKP bahwa untuk menjadi peserta Pemilu partai politik non-parlemen tak perlu mengikuti verifikasi faktual alias cukup lulus verifikasi administrasi.

Kedua, Presiden juga sepakat dengan PKP agar Pemilu tetap diselenggarakan di bulan April 2024.

"Presiden akan memanggil Mendagri untuk membicarakan mengenai hal tersebut," kata Said.

Said menambahkan, partainya menyampaikan penghargaan yang tinggi ke Jokowi atas besarnya atensi yang diberikan ke PKP.

"Untuk itu PKP bertekad untuk semakin giat mendukung dan mengawal program-program pemerintah, serta selalu siap membantu Presiden baik dari luar, maupun dari dalam pemerintahan," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Nasional
PPP Buka Peluang Usung Sandiaga jadi Cagub DKI

PPP Buka Peluang Usung Sandiaga jadi Cagub DKI

Nasional
Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Nasional
Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Nasional
Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Nasional
PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

Nasional
Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Nasional
Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com