Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Tentukan Pilihanmu
0 hari menuju
Pemilu 2024
Mustakim
Jurnalis

Eksekutif Produser program talkshow Satu Meja The Forum dan Dua Arah Kompas TV

PAN Masuk Lingkaran, Koalisi Jokowi di Simpang Jalan?

Kompas.com - 22/09/2021, 10:22 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

PARTAI Amanat Nasional (PAN) akhirnya resmi bernaung di koalisi Jokowi. Keputusan bergabung di deretan partai pendukung pemerintah ini diambil dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II PAN, di Jakarta, Selasa (31/8/2021).

Sebelumnya, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Sekjen PAN Eddy Soeparno diundang ke Istana Negara oleh Presiden Jokowi. Partai berlambang matahari terbit ini diajak mengikuti pertemuan pimpinan parpol koalisi pendukung Jokowi, Rabu (25/8/2021).

Bergabungnya PAN ke koalisi partai pendukung Jokowi tak terlalu mengagetkan. Selama ini PAN memang intens membangun komunikasi dengan Jokowi.

Tak hanya itu, partai ini juga tak secara tegas memposisikan dirinya sebagai partai oposisi. Bahkan partai ini sempat disebut mendapat jatah menteri dalam reshuffle kabinet beberapa waktu lalu. Istana kabarnya sudah beberapa kali menawarkan jabatan menteri untuk Zulkifli Hasan.

Pada Pilpres 2019 lalu, PAN bersama Gerindra, PKS dan Demokrat berada dalam satu koalisi mendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Sebelum PAN, Gerindra lebih dulu bergabung dengan koalisi pendukung pemerintah setelah ketua umum dan sejumlah kadernya diberi posisi menteri oleh Jokowi.

Prabowo ditunjuk sebagai Menteri Pertahanan, Edhy Prabowo menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan dan Sandiaga Uno menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Jatah menteri dan amendemen konstitusi

Langkah PAN merapat dan bergabung dengan koalisi partai pendukung Jokowi memberi peluang partai yang dipimpin Zulkifli Hasan ini mendapatkan kursi menteri di Kabinet Indonesia Maju. Istana kabarnya sudah menyiapkan jatah dua pos kementerian untuk PAN.

Jokowi kabarnya sudah menawari PAN untuk mengisi posisi di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan Kementerian Perhubungan.

Zulkifli Hasan kabarnya akan diproyeksikan untuk mengisi posisi Menko PMK lantaran senioritas dan pengalamannya. Orang nomor satu di PAN itu pernah menjadi Menteri Kehutanan dan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Selain menguatkan koalisi dan bagi-bagi kursi menteri, langkah Jokowi merekrut PAN ini dicurigai sebagai strategi untuk memuluskan proses amendemen konstitusi.

Dengan bergabungnya PAN rencana amendemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) akan lebih mudah dilakukan.

Saat ini 471 kursi di DPR/MPR ada di tangan Jokowi. Syarat kuorum pengusulan dan pembahasan amandemen konstitusi pun lebih mudah dipenuhi.

Guna menggelar rapat paripurna terkait amendemen, MPR RI butuh 2/3 anggota atau sekitar 474 orang. Koalisi ini hanya perlu mengajak tiga orang anggota DPD RI untuk memulai rapat amendemen konstitusi.

Melemahnya oposisi

Dengan merapatnya PAN, maka Jokowi ‘seng ada lawan’. Pasalnya, Jokowi mendapat dukungan dari tujuh partai politik di DPR. Mantan wali kota Solo ini berhasil ‘mengamankan’ 471 kursi di parlemen. Jokowi mengantongi perolehan suara partai pada Pemilu 2019 sebesar 77,31 persen.

Selain untuk kepentingan amendemen konstitusi, bergabungnya PAN ke koalisi pendukung Jokowi juga dinilai sebagai strategi menekan dan melemahkan oposisi.

Masuknya PAN ke koalisi pendukung Jokowi membuat kekuatan oposisi di DPR menjadi sangat lemah. Melemahnya kekuatan oposisi ini akan berdampak pada kerja-kerja pengawasan yang dilakukan parlemen terhadap jalannya pemerintahan.

Di atas kertas, saat ini hanya tinggal sekitar 16 persen kekuatan partai yang berada di luar koalisi, yaitu Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Pada Pemilu 2019 lalu PKS mendapatkan perolehan suara sebesar 11.493.663 atau 8,21 persen. Sementara Partai Demokrat hanya mengantongi suara sah sebesar 10.876.057, atau 7,77 persen.

Selain melemahkan oposisi, langkah Jokowi merangkul PAN juga dianggap sebagai bentuk mitigasi politik terhadap keberlangsungan koalisi parpol pendukung Jokowi.

Masuknya PAN dilakukan untuk berjaga-jaga kalau ada partai anggota koalisi yang berbeda sikap dengan Jokowi. Menjelang Pemilu 2024 partai-partai anggota koalisi berpotensi berbeda sikap dengan Jokowi dan mengambil langkah sendiri.

Benarkah koalisi terancam pecah dan bersimpang jalan dengan Jokowi?

Saksikan pembahasannya dalam talkshow Satu Meja The Forum, Rabu (22/9/2021), yang disiarkan langsung di Kompas TV mulai pukul 20.00 WIB.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

MAKI Laporkan Menko Polhukam, Menkeu, dan Kepala PPATK ke Bareskrim Siang Ini

MAKI Laporkan Menko Polhukam, Menkeu, dan Kepala PPATK ke Bareskrim Siang Ini

Nasional
Imigrasi Australia Sarankan Indonesia Deteksi Dini Orang Asing Jauh Sebelum Mereka Tiba

Imigrasi Australia Sarankan Indonesia Deteksi Dini Orang Asing Jauh Sebelum Mereka Tiba

Nasional
Panglima TNI Berangkatkan 850 Personel Satgas Monusco untuk Misi Perdamaian di Kongo

Panglima TNI Berangkatkan 850 Personel Satgas Monusco untuk Misi Perdamaian di Kongo

Nasional
KPK Ungkap Modus Korupsi Beras Bansos, Seolah Sudah Didistribusikan padahal Tidak

KPK Ungkap Modus Korupsi Beras Bansos, Seolah Sudah Didistribusikan padahal Tidak

Nasional
Kronologi Kabar Dugaan Transaksi Janggal Rp 349 Triliun di Kemenkeu, Bermula dari Mahfud MD

Kronologi Kabar Dugaan Transaksi Janggal Rp 349 Triliun di Kemenkeu, Bermula dari Mahfud MD

Nasional
Survei Litbang 'Kompas': Elektabilitas Ganjar, Prabowo, dan Anies Lebih Kecil di Kalangan Perempuan

Survei Litbang "Kompas": Elektabilitas Ganjar, Prabowo, dan Anies Lebih Kecil di Kalangan Perempuan

Nasional
Hari Ini, KPK dan Dewas Beri Jawaban Gugatan Praperadilan MAKI Terkait Lili Pintauli

Hari Ini, KPK dan Dewas Beri Jawaban Gugatan Praperadilan MAKI Terkait Lili Pintauli

Nasional
Dugaan Korupsi Tukin di Kementerian ESDM: Uang Puluhan Miliar Rupiah untuk Beli Aset dan Suap Pemeriksaan BPK

Dugaan Korupsi Tukin di Kementerian ESDM: Uang Puluhan Miliar Rupiah untuk Beli Aset dan Suap Pemeriksaan BPK

Nasional
Survei Litbang 'Kompas': Tokoh dengan Pribadi Sederhana Jadi Daya Tarik bagi Perempuan Memilih Capres

Survei Litbang "Kompas": Tokoh dengan Pribadi Sederhana Jadi Daya Tarik bagi Perempuan Memilih Capres

Nasional
Polemik Hotel Sultan, Kuasa Hukum PT Indobuildco: Status HGB No 26/Gelora dan HGB No 27/Gelora Sah di Mata Hukum

Polemik Hotel Sultan, Kuasa Hukum PT Indobuildco: Status HGB No 26/Gelora dan HGB No 27/Gelora Sah di Mata Hukum

BrandzView
Saat Sri Mulyani Jawab Dugaan Transaksi Janggal Rp 349 Triliun: Kaget hingga Klaim Tak Semua Terkait Kemenkeu

Saat Sri Mulyani Jawab Dugaan Transaksi Janggal Rp 349 Triliun: Kaget hingga Klaim Tak Semua Terkait Kemenkeu

Nasional
Saat Keponakan Wamenkumham Resmi Jadi Tersangka Buntut Pencatutan Nama untuk Minta Uang...

Saat Keponakan Wamenkumham Resmi Jadi Tersangka Buntut Pencatutan Nama untuk Minta Uang...

Nasional
Nasib Santunan Gagal Ginjal Akut: Sempat Saling Lempar, Akhirnya Dibahas Empat Kementerian

Nasib Santunan Gagal Ginjal Akut: Sempat Saling Lempar, Akhirnya Dibahas Empat Kementerian

Nasional
Pemerintah Lobi FIFA soal Israel: Sudah Ajukan Syarat, tapi Tidak Diterima

Pemerintah Lobi FIFA soal Israel: Sudah Ajukan Syarat, tapi Tidak Diterima

Nasional
Kajian TII: Penanganan Pandemi Covid-19 Dominan ke Pemulihan Ekonomi Jadi Sebab Kasus Melonjak

Kajian TII: Penanganan Pandemi Covid-19 Dominan ke Pemulihan Ekonomi Jadi Sebab Kasus Melonjak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke