Komisi III Gelar Rapat Tertutup dengan KY Bahas "Fit and Proper Test" Calon Hakim Agung

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi III DPR menggelar rapat dengar pendapat bersama Komisi Yudisial dalam rangka fit and proper test (FPT) calon hakim agung, Jumat (17/9/2021).

Rapat tersebut digelar tertutup setelah mendapat permintaan dari mayoritas fraksi.

"Pimpinan memutuskan atas persetujuan anggota, memutuskan bahwa rapat dengar pendapat dengan KY pada siang hari ini kami nyatakan tertutup," kata Wakil Ketua Komisi III DPR Adies Kadir selaku pemimpin rapat.

Dari seluruh fraksi yang hadir, hanya Fraksi Partai Demokrat yang meminta agar rapat berlangsung terbuka.

Santoso, anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat, sempat melempar interupsi dengan menyatakan bahwa persoalan hakim adalah hal krusial dalam ketatanegaraan.

Baca juga: Terima 11 Nama Calon Hakim Agung, Ketua DPR Pastikan Proses Pemilihan Berjalan Terbuka

"Jadi menurut saya pimpinan jangan melihat soal banyak sedikitnnya tapi melihat dari kepentingan bahwa publik juga harus mengetahui terhadap para hakim yang dipilh dalam proses ini," kata Santoso.

Sementara, anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDI-P Ichsan Soelistio berpendapat, pembahasan rapat adalah proses seleksi calon hakim agung yang berlangsung di KY.

"Nanti kan terbuka pada waktu kita fit and proper, tapi yang kita ingin tahu, dengan banyaknya catatan-catatan dari masyarakat, kita ingin dengar langsung dari KY-nya, jadi itulah kita minta tertutup," kata Ichsan.

Fraksi-fraksi lain pun tetap sepakat agar rapat digelar secara tertutup hingga akhirnya rapat disepakati untuk digelar secara tertutup.

"Mohon maaf Pak Santoso, karena di aturan kita tata tertib, suara terbanyak itu yang kita pakai," ujar Adies.

Baca juga: Calon Hakim Agung Ini Nilai Hakim Agung Seharusnya Disebut Negarawan

Diketahui, DPR akan menggelar FPT terhadap 11 calon hakim agung pada Senin (20/9/2021) dan Selasa (21/9/2021) pekan depan.

Sebelas nama itu sebelumnya telah menjalani proses seleksi di KY dan kini dibawa ke DPR untuk mendapat persetujuan dan selanjutnya akan ditetapkan sebagai hakim agung oleh presiden.

Berikut sebelas nama calon hakim agung yang akan menjalani FPT di DPR:

Kamar Pidana

1. Aviantara, S.H., M.Hum. (Inspektur Wilayah I Badan Pengawasan Mahkamah Agung)