Kompas.com - 06/08/2021, 16:53 WIB
ilustrasi shutterstockilustrasi
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon hakim agung kamar militer Brigjen Tiarsen Buaton berpendapat, seorang hakim agung semestinya juga disebut sebagai seorang negarawan.

Hal itu disampaikan Tiarsen saat menjalani tahapan wawancara seleksi calon hakim agung yang digelar oleh Komisi Yudisial (KY) dan disiarkan melalui akun YouTube Komisi Yudisial, Jumat (6/8/2021).

"Jadi kalau menurut saya, tinggal bagaimana dalam rangka revisi, saya pribadi menyarankan supaya ada penyebutan kata-kata bahwa hakim agung adalah merupakan negarawan," kata Tiarsen, Jumat.

Awalnya, Rektor Univeristas Andalas Yuliandri selaku panelis bertanya kepada Tiarsen soal perbedaan syarat untuk menjadi hakim konstitusi dan hakim agung.

Yuliandri mengatakan, syarat hakim konstitusi harus seorang negarawan, tapi syarat itu tidak tercantum bagi seseorang yang ingin menjadi hakim agung.

Baca juga: Calon Hakim Agung Ini Nilai Kewenangan Penyadapan KY Mesti Diperkuat

"Mengapa di Undang-Undang Mahkamah Agung tidak mengatur tentang syarat hakim agung tidak mengatur negarawan, kenapa di Mahkamah Konstitusi diatur? Padahal secara konstitusi mereka memiliki kewenangan dalam konteks sistem peradilan," tanya Yuliandri.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Menjawab pertanyaan Yuliandri, Tiarsen berpendapat bahwa hakim agung semestinya juga merupakan seorang negarawan.

Menurut dia, perlu ada revisi Undang-Undang Mahkamah Agung untuk menekankan bahwa hakim agung adalah seorang negarawan.

"Apalagi kan Mahkamah Agung itu lembaga tertinggi di yudikatif, sama dengan di antara, ya presiden negarawan, misalnya juga KY ini adalah negarawan. Jadi pimpinan-pimpinan tertinggi itu adalah negarawan, itu menurut saya," kata Tiarsen.

Ia menambahkan, predikat negarawan itu juga bertujuan untuk mengangkat marwah para hakim agung agar mereka benar-benar agung.

"Itu kan untuk mengangkat marwah dari para hakim Mahkamah Agung betul-betul mereka yang agung, kalau Mahkamah Konstitusi kan tidak ada Mahkamah Konstitusi yang agung, ini malah Mahkamah Agung," ujar Tiarsen.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Targetkan Vaksinasi Covid-19 Nasional Capai 70 Persen pada Akhir 2021

Jokowi Targetkan Vaksinasi Covid-19 Nasional Capai 70 Persen pada Akhir 2021

Nasional
Jokowi Targetkan Cakupan Vaksinasi Capai 270 Juta Dosis pada Akhir 2021

Jokowi Targetkan Cakupan Vaksinasi Capai 270 Juta Dosis pada Akhir 2021

Nasional
Jokowi: Perdagangan, Turisme, dan Investasi Harus Digerakkan, Jangan Terlambat

Jokowi: Perdagangan, Turisme, dan Investasi Harus Digerakkan, Jangan Terlambat

Nasional
Hari Santri Jadi Momentum Memupuk Semangat Nasionalisme dan Cinta Tanah Air

Hari Santri Jadi Momentum Memupuk Semangat Nasionalisme dan Cinta Tanah Air

Nasional
Capaian Kinerja Pemerintah, 280 Juta Dosis Vaksin Covid-19 Berhasil Diperoleh

Capaian Kinerja Pemerintah, 280 Juta Dosis Vaksin Covid-19 Berhasil Diperoleh

Nasional
Polri Gelar Lomba Mural, Peserta Boleh Sampaikan Kritik Negatif

Polri Gelar Lomba Mural, Peserta Boleh Sampaikan Kritik Negatif

Nasional
Indonesia Terima 224.000 Dosis Vaksin AstraZeneca dari Jepang

Indonesia Terima 224.000 Dosis Vaksin AstraZeneca dari Jepang

Nasional
Perkembangan Kasus Covid-19 dan Target Cakupan Vaksinasi 70 Persen pada Akhir Tahun

Perkembangan Kasus Covid-19 dan Target Cakupan Vaksinasi 70 Persen pada Akhir Tahun

Nasional
Wapres Tekankan Pemberdayaan Umat untuk Hilangkan Kemiskinan

Wapres Tekankan Pemberdayaan Umat untuk Hilangkan Kemiskinan

Nasional
KSP Terbitkan Laporan Kinerja Pemerintah, Moeldoko: Penanda Kebangkitan dari Pandemi

KSP Terbitkan Laporan Kinerja Pemerintah, Moeldoko: Penanda Kebangkitan dari Pandemi

Nasional
Dua Tahun Jokowi-Ma’ruf, Lonjakan Kasus Covid-19 dan Duka Selama Pandemi

Dua Tahun Jokowi-Ma’ruf, Lonjakan Kasus Covid-19 dan Duka Selama Pandemi

Nasional
Mengenang Saat Jokowi-Ma'ruf Resmi Dilantik...

Mengenang Saat Jokowi-Ma'ruf Resmi Dilantik...

Nasional
Dua Tahun Jokowi-Ma’ruf, Komnas HAM Harap Negara Ikut Mediasi Perkara Kebebasan Berekspresi

Dua Tahun Jokowi-Ma’ruf, Komnas HAM Harap Negara Ikut Mediasi Perkara Kebebasan Berekspresi

Nasional
Dua Tahun Jokowi-Ma’ruf Amin, Komnas HAM: Belum Ada Satu Pun Kasus Pelanggaran HAM Berat ‘Pecah Telur’

Dua Tahun Jokowi-Ma’ruf Amin, Komnas HAM: Belum Ada Satu Pun Kasus Pelanggaran HAM Berat ‘Pecah Telur’

Nasional
Jokowi Berikan Bantuan Tunai Rp 1,2 Juta untuk PKL di Tarakan

Jokowi Berikan Bantuan Tunai Rp 1,2 Juta untuk PKL di Tarakan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.