Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ribuan Orang Terpapar Covid-19 Bepergian, Pemerintah Didesak Tingkatkan Proteksi Dini di Ruang Publik

Kompas.com - 14/09/2021, 19:20 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Alifudin mendesak pemerintah meningkatkan proteksi dini di sejumlah ruang publik seperti bandara, terminal, pelabuhan hingga pusat perbelanjaan.

Menurut dia, hal ini perlu ditingkatkan mengingat adanya deteksi dari aplikasi PeduliLindungi bahwa ribuan orang masih beraktivitas di luar rumah meski terpapar Covid-19.

"Permasalahan terkait beberapa orang positif yang terdeteksi aplikasi PeduliLindungi tapi bisa berkeliaran itu sangat fatal. Pemerintah harus tingkatkan proteksi dini sesuai dengan hasil rapat Komisi IX kemarin," kata Alifudin saat dihubungi Kompas.com, Selasa (14/9/2021).

Ia menilai, temuan PeduliLindungi terkait pasien positif Covid-19 masih beraktivitas di pusat perbelanjaan, bandara hingga restoran sangat disayangkan.

Sebab, hal ini menunjukkan masih kurang baiknya pengawasan ketat pemerintah di tempat-tempat tersebut.

Baca juga: Satgas Minta Swasta Berperan dalam Percepat Perubahan Status Pandemi Jadi Endemi Covid-19

"Dari tempat itu harusnya sudah dilakukan tindakan sesuai protokol kesehatan. Masalah pengawasan yang dilakukan pemerintah ini masih kurang baik dan intensitasnya tidak seketat ketika kasus positif itu melonjak tinggi," tutur dia.

Alifudin berpandangan, meski saat ini kasus Covid-19 sudah melandai di Indonesia, tetapi pengawasan protokol kesehatan seharusnya tidak boleh longgar.

Namun, yang ditemukan Alifudin justru pemerintah seolah melonggarkan pula pengawasan protokol kesehatan seiring melandainya kasus Covid-19.

"Seperti beberapa hari lalu, saya melewati bandara Soekarno-Hatta ketika pulang ke Jakarta. Tidak terlihat petugas yang menjaga, seperti sebelumnya (kasus Covid-19 tinggi)," cerita Alifudin.

Atas temuan-temuan itu, dia mendesak pemerintah melakukan penanganan proteksi dini yang mutakhir.

Menurut dia, aplikasi PeduliLindungi seharusnya juga berkaitan dengan tugas untuk memberikan proteksi atau perlindungan, tidak hanya mendeteksi.

Baca juga: Satgas: Kasus Covid-19 di Indonesia Turun, saat Negara Lain Alami Gelombang Ketiga

"Bukan hanya sebatas mendeteksi, tapi tidak diproteksi atau diberikan penanganan sesuai protokol kesehatan yang ada. Baiknya memang ada penanganan proteksi dini," pungkasnya.

Diberitakan, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan, aplikasi PeduliLindungi mendeteksi ada 3.830 orang positif Covid-19 yang masih beraktivitas di tempat-tempat umum.

"Kita bisa lihat, surprisingly tetap saja ada 3.830 orang yang masuk kategori hitam. Hitam itu artinya positif Covid, tapi masih jalan-jalan," kata Budi dalam rapat dengan Komisi IX DPR, Senin (13/9/2021).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com