Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ribuan Orang Positif Covid-19 Masih Bepergian, Pemerintah Diingatkan Potensi Ledakan Kasus

Kompas.com - 14/09/2021, 18:24 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

 

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Nasdem Nurhadi meminta pemerintah tidak abai dengan pengawasan para pasien positif Covid-19, meski kasus Covid-19 sudah melandai di Indonesia.

Pasalnya, ia menyoroti adanya data bahwa ribuan orang masih beraktivitas di luar rumah meski terpapar Covid-19. Hal itu dideteksi oleh aplikasi PeduliLindungi.

"Karenanya, saya minta pengetatan di setiap ruang-ruang publik. Pemerintah harus terus memastikan proses 5M dan 3T. Jika kemudian semua ini diabaikan, maka tidak mustahil kasus akan segera meledak," kata Nurhadi saat dihubungi Kompas.com, Selasa (14/9/2021).

Nurhadi mengaku khawatir atas kondisi yang diungkap oleh aplikasi PeduliLindungi.

Ia heran, ada pasien positif Covid-19 masih berkeliaran. Seharusnya, menurut dia, meski kondisi penularan tengah melandai, hal itu tidak boleh membuat semua pihak lengah.

"Pemerintah harus benar-benar menjaga kondisi ini," ucapnya.

Baca juga: Verifikasi Vaksin di Luar Negeri ke PeduliLindungi Aman? Kemenkes: Data Akan Dihapus

Oleh karena itu, Nurhadi mendorong pemerintah segera mengambil langkah taktis, cepat, tetapi humanis menyikapi temuan tersebut.

Dalam hal ini, Nurhadi meminta tim Satgas Covid-19 bergerak cepat mengkarantina para pasien positif Covid-19 yang terdeteksi masih beraktivitas.

"Ini berbahaya sekali, pada saat adanya tren penurunan. Tidak hanya orang-orang yang positif, tetapi lakukan tracing terhadap semua orang yang pernah kontak erat," tegasnya.

Tak hanya pemerintah, Nurhadi juga mengimbau agar masyarakat sadar diri bahwa hingga kini masih berada pada situasi pandemi Covid-19.

Oleh karena itu, kata dia, siapa saja yang terkonfirmasi positif Covid-19, harus sadar untuk melakukan isolasi mandiri.

Selain itu, ia juga menyoroti beberapa pelonggaran yang diberikan pemerintah di beberapa daerah dengan PPKM Level 3.

Salah satu kebijakan yang disorotinya adalah pembukaan bioskop dan tempat hiburan.

Baca juga: Nonton di Bioskop, Kini Pengunjung Harus Skrining dengan PeduliLindungi

Menurut Nurhadi, kebijakan itu perlu dikaji lebih dalam oleh para ahli dan pemangku kepentingan terutama berkaitan dengan pengawasan protokol kesehatan.

"Prokes ketat dan konsistensi pengawasan harus tidak boleh kendor. Jangan sampai bioskop-bioskop malah menjadi klaster-klaster baru. Karenanya pembukaan bioskop harus diikuti syarat-syarat protokol ketat. Tidak boleh tidak," jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan, aplikasi PeduliLindungi mendeteksi ada 3.830 orang positif Covid-19 yang masih beraktivitas di tempat-tempat umum.

"Kita bisa lihat, surprisingly tetap saja ada 3.830 orang yang masuk kategori hitam. Hitam itu artinya positif Covid, tapi masih jalan-jalan," kata Budi dalam rapat dengan Komisi IX DPR, Senin (13/9/2021).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

Nasional
Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com