Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Aiman Witjaksono
Jurnalis

Jurnalis

Dalang Kasus Munir, Kerusuhan Bawaslu 2019, dan Kerusuhan Mei 1998

Kompas.com - 14/09/2021, 09:23 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini


APA
persamaan kasus Munir dan kasus-kasus pembunuhan lain yang diduga kuat terkait dengan politik seperti kerusuhan Mei 1998 dan kerusuhan Bawaslu 2019? Dalangnya sama-sama tak terungkap.

September selalu mengingatkan kita pada Munir Said Thalib. Aktivis hak asasi manusia itu tewas diracun di atas langit Rumania, Eropa, 17 tahun silam.

Di atas pesawat Garuda Indonesia, 7 September 2004, saat hendak menuju Belanda untuk studi S2, makanan yang disantap Munir dibubuhi racun arsenik.

Persidangan menjatuhkan hukuman 14 tahun penjara pada Pollycarpus Budihari Priyanto karena terbukti terlibat dalam pembunuhan tersebut.

Pollycarpus meninggal karena Covid-19 pada Oktober 2020. Bersama Pollycarpus, pergi juga semua cerita tak terungkap, terutama tentang siapa dalang di balik aksi jahat ini.

Persidangan hanya mengungkap peran Pollycarpus. Ia disebut sebagai pilot Garuda. Ia sedang tidak bertugas tapi mendapat penugasan dari Direktur Utama Garuda saat itu, Indra Setiawan, untuk pergi ke Singapura.

Pollycarpus berada satu pesawat dengan Munir dalam penerbangan Jakarta-Singapura. Indra Setiawan juga divonis 1 tahun penjara.

Masih banyak misteri tersisa yang tak terungkap hingga saat ini, utamanya sekali lagi, siapa di belakang Pollycarpus? Apa motifnya membunuh Munir?

Cerita-cerita yang tak terungkap di seputar kasus pembunuhan itu sebenarnya ada pada laporan Tim Pencari Fakta (TPF) Kasus Munir. Namun sayang, pada 2016 lalu dokumen asli TPF yang seharusnya menjadi dasar penyelidikan lanjutan hilang.

Salah satu anggota TPF, Usman Hamid, yang kini duduk sebagai Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, mengungkapkan dalam tayangan Program AIMAN KompasTV, bahwa pembunuhan Munir tak bisa dilepaskan dari tujuan politik.

Salah satu yang berkembang adalah pesan kebebasan sipil yang bisa jadi terancam pasca-pemilu jika salah satu kandidat memenangkan Pilpres.

Pembunuhan Munir memang dilakukan kurang dari dua pekan menjelang Pilpres putaran kedua yang diikuti oleh Capres Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono.

"Kita semua mendesak presiden Joko Widodo untuk mengusut aktor intelektual dari pembunuhan politik terhadap Munir. Nah, hari ini saya kira kita perlu menegaskan bahwa kasus kematian Munir adalah sebuah political assasination sebuah pembunuhan politik," ungkap Usman

"Kenapa?" tanya saya.

"Kuat dugaan kasus ini berhubungan dengan situasi politik demokrasi ketika itu," jawab Usman.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com