Aiman Witjaksono
Host & Produser Eksekutif Program AIMAN KompasTV

Host & Produser Eksekutif Program AIMAN | AIMAN setiap senin, Pukul 20.00 WIB di KompasTV

Dalang Kasus Munir, Kerusuhan Bawaslu 2019, dan Kerusuhan Mei 1998

Kompas.com - 14/09/2021, 09:23 WIB
Suciwati, istri Munir, saat membacakan surat yang ia tulis untuk Presiden Joko Widodo di Aksi Kamisan ke 505, di Seberang Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (9/7/2017). KOMPAS.com/Kristian ErdiantoSuciwati, istri Munir, saat membacakan surat yang ia tulis untuk Presiden Joko Widodo di Aksi Kamisan ke 505, di Seberang Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (9/7/2017).


APA
persamaan kasus Munir dan kasus-kasus pembunuhan lain yang diduga kuat terkait dengan politik seperti kerusuhan Mei 1998 dan kerusuhan Bawaslu 2019? Dalangnya sama-sama tak terungkap.

September selalu mengingatkan kita pada Munir Said Thalib. Aktivis hak asasi manusia itu tewas diracun di atas langit Rumania, Eropa, 17 tahun silam.

Di atas pesawat Garuda Indonesia, 7 September 2004, saat hendak menuju Belanda untuk studi S2, makanan yang disantap Munir dibubuhi racun arsenik.

Persidangan menjatuhkan hukuman 14 tahun penjara pada Pollycarpus Budihari Priyanto karena terbukti terlibat dalam pembunuhan tersebut.

Pollycarpus meninggal karena Covid-19 pada Oktober 2020. Bersama Pollycarpus, pergi juga semua cerita tak terungkap, terutama tentang siapa dalang di balik aksi jahat ini.

Persidangan hanya mengungkap peran Pollycarpus. Ia disebut sebagai pilot Garuda. Ia sedang tidak bertugas tapi mendapat penugasan dari Direktur Utama Garuda saat itu, Indra Setiawan, untuk pergi ke Singapura.

Pollycarpus berada satu pesawat dengan Munir dalam penerbangan Jakarta-Singapura. Indra Setiawan juga divonis 1 tahun penjara.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Masih banyak misteri tersisa yang tak terungkap hingga saat ini, utamanya sekali lagi, siapa di belakang Pollycarpus? Apa motifnya membunuh Munir?

Cerita-cerita yang tak terungkap di seputar kasus pembunuhan itu sebenarnya ada pada laporan Tim Pencari Fakta (TPF) Kasus Munir. Namun sayang, pada 2016 lalu dokumen asli TPF yang seharusnya menjadi dasar penyelidikan lanjutan hilang.

Salah satu anggota TPF, Usman Hamid, yang kini duduk sebagai Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, mengungkapkan dalam tayangan Program AIMAN KompasTV, bahwa pembunuhan Munir tak bisa dilepaskan dari tujuan politik.

Salah satu yang berkembang adalah pesan kebebasan sipil yang bisa jadi terancam pasca-pemilu jika salah satu kandidat memenangkan Pilpres.

Pembunuhan Munir memang dilakukan kurang dari dua pekan menjelang Pilpres putaran kedua yang diikuti oleh Capres Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono.

"Kita semua mendesak presiden Joko Widodo untuk mengusut aktor intelektual dari pembunuhan politik terhadap Munir. Nah, hari ini saya kira kita perlu menegaskan bahwa kasus kematian Munir adalah sebuah political assasination sebuah pembunuhan politik," ungkap Usman

"Kenapa?" tanya saya.

"Kuat dugaan kasus ini berhubungan dengan situasi politik demokrasi ketika itu," jawab Usman.

Dalangnya semakin kabur, tak terlihat, nyaris tanpa jejak.

Dari kasus Munir ke Rusuh Bawaslu 2019 

Ada kasus lain yang auktor intelektualisnya gelap gulita: kerusuhan 21-22 Mei 2019 menjelang pengumuman hasil sidang Bawaslu atas Pilpres 2019.

Hasil penyelidikan polisi, ada sekelompok massa tak dikenal yang datang menjelang tengah malam dari stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat, dalam jumlah banyak.

Massa ini kemudian menyebar ke Jalan Thamrin di depan Bawaslu, membuat rusuh. Pada dinihari mereka bergerak ke daerah Petamburan dan Slipi. Mereka merusak dan membakar. Ada mobil ambulans yang membawa orang dan batu.

Sejumlah pendemo tewas. Beberapa di antaranya diketahui tewas karena ditembak dari jarak dekat, sekitar belasan hingga 30 meter, lagi - lagi oleh orang tak dikenal.

”Korban Harun Al Rasyid ditembak dari jarak 30 meter dari sisi kanan. Sisi kanan itu ruko-ruko di dekat flyover Slipi,” ujar Direskrimum Polda Metro Jaya Suyudi Ario Seto di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (5/7/2019).

Wakil Kepala Divisi Humas Polri kala itu, Brigjen Dedy Prasetyo, mengungkapkan temuan Polisi selanjutnya.

"Ada seseorang yang tingginya sekitar 175 sentimeter, kemudian rambut panjang, kurus. Dia menembak dengan tangan kiri. Ini yang sedang kami dalami. Ada saksinya," ujar Dedi di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (5/7/2019).

Siapa eksekutor tersebut? Tak jelas. Apalagi dalangnya. Sampai sekarang amblas.

Apakah kasus-kasus pembunuhan politik ini memiliki benang merah yang sama? 

Setiap orang bisa berargumentasi. Tapi memang sulit untuk tidak mengaitkan kasus-kasus ini dengan kepentingan politik tertentu. 

Kerusuhan Mei 1998, Kerusuhan Mei 2019, hingga kasus Munir, dan semuanya kejadian yang dalangnya tak terungkap, semuanya hampir bisa dipastikan terkait politik yang terjadi saat itu.

Pelaku yang disidang? Hanya pelaku lapangan.

Dalangnya, gelap tak berjejak.

Sampai kapan keadilan datang? Tak ada yang bisa menjawabnya, kecuali 1 kepastian, tak akan ada yang bisa luput dari pengadilan Tuhan.

Saya Aiman Witjaksono...
Salam.

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Harun Masiku Tak Kunjung Ditangkap, KPK Dinilai ICW Tidak Serius

Harun Masiku Tak Kunjung Ditangkap, KPK Dinilai ICW Tidak Serius

Nasional
Airlangga Urung Deklarasi Capres, Golkar: Masih Fokus Sebagai Menko dan Ketua KPC-PEN

Airlangga Urung Deklarasi Capres, Golkar: Masih Fokus Sebagai Menko dan Ketua KPC-PEN

Nasional
KPI Belum Beri Jawaban Atas Permintaan Pendampingan Psikologis untuk MS

KPI Belum Beri Jawaban Atas Permintaan Pendampingan Psikologis untuk MS

Nasional
KPK Tahan Bupati Kuansing Andi Putra Usai Pemeriksaan

KPK Tahan Bupati Kuansing Andi Putra Usai Pemeriksaan

Nasional
Jadi Tersangka Suap, Bupati Kuansing Andi Putra Tak Dihadirkan Saat Pengumuman Penetapan

Jadi Tersangka Suap, Bupati Kuansing Andi Putra Tak Dihadirkan Saat Pengumuman Penetapan

Nasional
Profil Bupati Kuansing Andi Putra yang Jadi Tersangka Dugaan Suap Perizinan HGU Sawit

Profil Bupati Kuansing Andi Putra yang Jadi Tersangka Dugaan Suap Perizinan HGU Sawit

Nasional
Megawati Harap Polisi Contoh Jenderal Hoegeng dan Awaloedin Djamin

Megawati Harap Polisi Contoh Jenderal Hoegeng dan Awaloedin Djamin

Nasional
Jadi Tersangka Kasus Suap, Bupati Kuansing Andi Putra Punya Harta Rp 3,7 Miliar

Jadi Tersangka Kasus Suap, Bupati Kuansing Andi Putra Punya Harta Rp 3,7 Miliar

Nasional
OTT Bupati Kuansing Andi Putra, KPK Amankan Rp 500 Juta hingga Iphone XR

OTT Bupati Kuansing Andi Putra, KPK Amankan Rp 500 Juta hingga Iphone XR

Nasional
Airlangga kepada Kader Golkar: Wajib Lanjutkan Perjuangan Para Pahlawan

Airlangga kepada Kader Golkar: Wajib Lanjutkan Perjuangan Para Pahlawan

Nasional
Kejagung Kembalikan Berkas Perkara M Kece dalam Kasus Dugaan Penistaan Agama

Kejagung Kembalikan Berkas Perkara M Kece dalam Kasus Dugaan Penistaan Agama

Nasional
Bareskrim Serahkan Berkas Perkara Irjen Napoleon dalam Kasus Penganiayaan ke Kejaksaan

Bareskrim Serahkan Berkas Perkara Irjen Napoleon dalam Kasus Penganiayaan ke Kejaksaan

Nasional
KPK Tetapkan Bupati Kuansing Andi Putra Tersangka Suap Perpanjangan Izin HGU Sawit

KPK Tetapkan Bupati Kuansing Andi Putra Tersangka Suap Perpanjangan Izin HGU Sawit

Nasional
Rayakan HUT Ke-57, Fraksi Golkar Larang Anggota Tinggalkan DKI Sepanjang Oktober

Rayakan HUT Ke-57, Fraksi Golkar Larang Anggota Tinggalkan DKI Sepanjang Oktober

Nasional
Bupati Kuansing Terjaring OTT, Golkar Tunggu Keterangan Resmi KPK

Bupati Kuansing Terjaring OTT, Golkar Tunggu Keterangan Resmi KPK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.