Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menkes: 157 Juta Dosis Vaksin Covid-19 Sudah Didistribusikan ke Semua Provinsi

Kompas.com - 13/09/2021, 16:31 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, hingga saat ini pemerintah telah menerima 169 juta dosis vaksin Covid-19. Dari jumlah tersebut, sebanyak 157 juta dosis sudah didistribusikan ke semua provinsi.

"Saya ulangi lagi, 169 juta dosis vaksin yang sudah kita terima, dari jumlah itu 157 juta sudah dikirim ke daerah, 9 juta sedang dalam perjalanan, 3 juta masih ada di stok kita (pemerintah pusat)," kata Budi dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR secara virtual, Senin (13/9/2021).

Baca juga: Menkes Ungkap Dua Skenario Penanganan Covid-19 di Tahun 2022

Budi menjelaskan, dari 157 juta dosis vaksin Covid-19 yang telah didistribusikan, sebanyak 116 juta dosis sudah disuntikkan. Dengan demikian, stok vaksin Covid-19 di daerah tercatat ada 41 juta dosis.

"Kalau berdasarkan kecepatan laju suntikan, kita sekarang itu masih ada stok sekitar 1 bulan, itu lumayan banyak, kalau penyuntikannya bisa naik 2 juta itu masih ada stok 20 hari," kata Budi.

Menurut Budi, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) juga ikut mengawal stok dosis vaksin di semua daerah untuk memastikan transparansi.

"Sehingga, bisa dilihat oleh siapa pun terutama yang 41 juta yang sekarang sudah ada di kabupaten/kota dan provinsi," ucapnya.

Baca juga: Cerita Menkes soal Pujian Banyak Negara ke Indonesia Usai Kasus Covid-19 Turun Drastis

Terkait serapan anggaran vaksinasi yang baru mencapai 34 persen, Budi menjelaskan, pembayaran vaksin Covid-19 sesuai kontrak dengan produsen, yakni setelah dosis vaksin diterima pemerintah.

Ia menuturkan, produsen vaksin baru akan mengirim tagihan ke pemerintah setelah vaksin diperoleh.

"Memang vaksin yang sudah kita kirim ada kira-kira sekitar 35 sampai 38 persen dari total vaksin, itu sebabnya penyerapan anggaran itu memang baru segitu," ucap Budi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Daftar Aliran Uang Kementan ke SYL dan Keluarga: 'Skincare' Anak, Ultah Cucu, hingga Bulanan Istri

Daftar Aliran Uang Kementan ke SYL dan Keluarga: "Skincare" Anak, Ultah Cucu, hingga Bulanan Istri

Nasional
Jokowi dan Mentan Amran Sulaiman Bersepeda Bareng di Mataram

Jokowi dan Mentan Amran Sulaiman Bersepeda Bareng di Mataram

Nasional
'Jokowi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P Berkoalisi dengan Prabowo'

"Jokowi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P Berkoalisi dengan Prabowo"

Nasional
Projo Ungkap Kemungkinan Jokowi Akan Gabung Parpol Lain Setelah Tak Dianggap PDI-P

Projo Ungkap Kemungkinan Jokowi Akan Gabung Parpol Lain Setelah Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Jokowi Makan Mie Gacoan di NTB, Pesan Mi Level 0

Jokowi Makan Mie Gacoan di NTB, Pesan Mi Level 0

Nasional
Kaum Intelektual Dinilai Tak Punya Keberanian, Justru Jadi Penyokong Kekuasaan Tirani

Kaum Intelektual Dinilai Tak Punya Keberanian, Justru Jadi Penyokong Kekuasaan Tirani

Nasional
[POPULER NASIONAL] Para Sesepuh Kopassus Bertemu | Prabowo Ingin Libatkan Megawati Susun Kabinet

[POPULER NASIONAL] Para Sesepuh Kopassus Bertemu | Prabowo Ingin Libatkan Megawati Susun Kabinet

Nasional
Rute Transjakarta 9F Rusun Tambora - Pluit

Rute Transjakarta 9F Rusun Tambora - Pluit

Nasional
Tanggal 4 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 4 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 3 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 3 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sidang Perdana Hakim Agung Gazalba Saleh di Kasus Gratifikasi dan TPPU Digelar 6 Mei 2024

Sidang Perdana Hakim Agung Gazalba Saleh di Kasus Gratifikasi dan TPPU Digelar 6 Mei 2024

Nasional
Respons MA soal Pimpinan yang Dilaporkan ke KY karena Diduga Ditraktir Makan Pengacara

Respons MA soal Pimpinan yang Dilaporkan ke KY karena Diduga Ditraktir Makan Pengacara

Nasional
KY Verifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan MA, Dilaporkan Ditraktir Makan Pengacara

KY Verifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan MA, Dilaporkan Ditraktir Makan Pengacara

Nasional
Terbaik di Jatim, KPK Nilai Pencegahan Korupsi dan Integritas Pemkot Surabaya di Atas Rata-rata Nasional

Terbaik di Jatim, KPK Nilai Pencegahan Korupsi dan Integritas Pemkot Surabaya di Atas Rata-rata Nasional

BrandzView
Saksi Sebut SYL Bayar Biduan Rp 100 Juta Pakai Duit Kementan

Saksi Sebut SYL Bayar Biduan Rp 100 Juta Pakai Duit Kementan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com