Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menlu: Belum Ada Low Income Country yang Capai Target Vaksinasi 10 Persen Penduduk

Kompas.com - 10/09/2021, 17:38 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi mengatakan, angka vaksinasi Covid-19 di negara berpenghasilan rendah (low income countries) masih kecil.

Padahal, Badan Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO) menargetkan 10 persen populasi penduduk di tiap negara sudah menerima vaksinasi Covid-19 akhir bulan ini dan meningkat menjadi 40 persen pada akhir 2021.

"Hingga kini kita lihat belum ada satupun low income country yang dapat mencapai target 10 persen," kata Retno dalam tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (10/9/2021).

Retno menyebutkan, target yang ditetapkan WHO dapat dengan mudah dicapai oleh negara-negara berpenghasilan tinggi dan menengah atas (high and upper middle income countries).

Tercatat, 90 persen high income countries telah mencapai target vaksinasi 10 persen populasi dan lebih dari 70 persen high income contries telah mencapai target 40 persen vaksinasi.

Baca juga: Menlu Sebut Ketimpangan Distribusi Vaksin Covid-19 di Dunia Masih Terjadi

Angka vaksinasi di seluruh dunia mencapai 5,5 miliar dosis vaksin, di mana 80 persen di antaranya dikontribusikan oleh high and upper middle income countries. Hal itu, kata Retno, menandakan bahwa ketimpangan vaksinasi antarnegara masih terjadi.

"Sebuah penelitian yang dikutip oleh The Economist minggu ini menyebutkan, tanpa redistribusi surplus vaksin dari negara maju 1 sampai 2,8 juta jiwa dapat melayang," ujar Retno.

Menyikapi situasi tersebut, WHO telah meminta agar mekanisme dose sharing vaksin ditingkatkan. Dirjen WHO berharap komitmen dose sharing segera dipenuhi selambat-lambatnya akhir bulan ini.

Hal serupa juga diserukan oleh Covax Facility. Diharapkan agar dose sharing vaksin dapat dilakukan dalam skala yang lebih besar.

Terkait hal ini, kata Retno, pemerintah Indonesia mendorong pemerataan vaksin di seluruh negara. Bersamaan dengan itu, pemerintah terus berupaya memenuhi kebutuhan vaksin dalam negeri.

Baca juga: AstraZeneca dan Pfizer Kembali Tiba, Stok Vaksin RI Lebihi 225 Juta Dosis

"Mesin diplomasi Indonesia akan terus bergerak dengan kecepatan penuh untuk memenuhi kebutuhan vaksinasi nasional dan menyuarakan akses yang adil terhadap vaksin untuk semua negara," kata dia.

Adapun stok vaksin Covid-19 di Indonesia per Jumat (10/9/2021) mencapai 225.536.190 dosis, baik dalam bentuk jadi maupun bahan baku (bulk). Vaksin yang ada merupakan jenis Sinovac, AstraZeneca, Sinopharm, Pfizer, dan Moderna.

Pemerintah terus mengupayakan pengadaan vaksin baik melalui mekanisme kerja sama dengan berbagai negara maupun lewat pembelian.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com