Pimpinan DPR Sebut Pencopotan Pejabat Bukan Solusi Persoalan Lapas

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, menyelesaikan permasalahan lembaga pemasyarakatan (lapas) tidak hanya cukup dengan mencopot pejabat.

Namun, menurutnya harus dicari akar masalah dari persoalan lapas yang dinilai sudah sistemik.

"vSaya pikir justru jalan keluar yang paling tepat adalah sama-sama kita kaji dan cari jalan keluarnya. Tidak cukup misalnya karena tragedi ini, Dirjen Pemasyarakatan didesak dicopot. Tapi, akar masalah ini harus sama-sama kita cari jalan keluarnya," kata Dasco di Kompleks Parlemen Senayan dalam keterangan video, Kamis (9/9/2021).

Baca juga: Kebakaran di Lapas Tangerang, Kemenkumham Fokus Penanganan Korban

Adapun hal itu disampaikannya menyusul kebakaran yang terjadi di Blok C II Lapas Kelas I Tangerang pada Rabu (8/9/2021) yang menewaskan 44 warga binaan.

Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu meminta semua pihak baik di DPR maupun pemerintah mencari jalan keluar insiden kebakaran tersebut.

Dasco menyoroti munculnya wacana revisi Undang-Undang (RUU) Narkotika yang disebabkan insiden kebakaran Lapas Kelas I Tangerang.

Menanggapi hal itu, ia mengaku DPR mempersilakan pemerintah untuk mengkaji dan mengajukan revisi tersebut ke Komisi terkait di DPR.

"Silakan dikaji lebih mendalam dan silakan nanti pemerintah mengajukan ke DPR tentunya mengenai mekanisme yang ada di DPR. Ketika kemudian sebuah undang-undang akan diajukan atau direvisi," jelasnya.

Lebih lanjut, Dasco mengaku sependapat jika ada yang menyebut bahwa kebakaran Lapas Kelas I Tangerang itu merupakan tragedi kemanusiaan.

Oleh karena itu, kata dia, merupakan kewajiban bagi semua pihak untuk bersama mencari jalan keluar akar masalah dari persoalan lapas Indonesia.

"Justru dengan adanya peristiwa ini, marilah kita semua mengkaji. Kemudian membuat opsi-opsi yang paling mungkin, supaya hal-hal seperti ini tidak terhindari lagi," imbuh dia.

Sebelumnya diberitakan, api melahap ruangan-ruangan Blok C II Lapas Kelas I Tangerang, Banten pada Rabu.

Atas kebakaran tersebut, setidaknya 44 warga binaan meninggal dunia. Insiden kebakaran ini pun terus mendapat sorotan dari sejumlah pihak.

Salah satu pihak yang menyoroti adalah politisi baik di parlemen maupun di luar parlemen.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Syarifuddin Sudding meminta Menkumham Yasonna Laoly bertanggung jawab penuh atas kebakaran tersebut.