Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hasil Survei Median Ungkap Masih Ada 45,7 Persen Masyarakat yang Tak Mau Divaksin Covid-19

Kompas.com - 09/09/2021, 18:43 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Hasil survei Media Survei Nasional (Median) bersama Party Watch Institute menyebut masih ada sekitar 45,7 persen masyarakat yang tidak mau divaksinasi Covid-19

Direktur Eksekutif Median, Rico Marbun mengungkapkan, hanya 54,3 persen masyarakat yang ingin divaksin Covid-19.

“Itu yang definitif menjawab ingin divaksin itu 54,3 persen,” kata Rico dalam konferensi pers virtual, Kamis (9/9/2021).

Menurut dia, angka tersebut masih mengkhawatirkan, apalagi pemerintah menargetkan terciptanya herd immunity yang memerlukan sekitar 60 hingga 70 persen kesediaan masyarakat untuk divaksinasi.

“Sehingga saya pikir ini menjadi tugas kita semua untuk meyakinkan dan mengedukasi publik bahwa ya vaksinasi itu penting,” ucap dia.

Sementara itu, bedasarkan temuan survei yang dilakukan Median, jumlah sebaran masyarakat yang mau divaksinasi sudah relatif merata.

Baca juga: Survei Median: Masyarakat Anggap Waktu Terbaik PTM Saat Semua Guru dan Siswa Sudah Divaksinasi

Rico menyebut, sebanyak 57,7 persen masyarakat di wilayah Kalimantan, Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Bali bersedia divaksinasi Covid-19.

Kemudian, 55,8 persen di wilayah Jawa, 51,1 persen di wilayah Sumatera, dan 60 persen di wilayah Indonesia Timur.

“Tapi daerah-daerah seperti Sumatera, Sulawesi, dan Indonesia Timur itu angka mau divaksinnya itu masih di bawah angka rata-rata nasional,” ucap dia.

Adapun, survei ini memiliki margin of error sebesar +/- 3 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Survei dilakukan kepada 1.000 responden berusia di atas 17 tahun yang dipilih secara random dengan teknik Multistage Random Sampling pada periode 19-26 Agustus 2021.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com