Salin Artikel

Hasil Survei Median Ungkap Masih Ada 45,7 Persen Masyarakat yang Tak Mau Divaksin Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.com – Hasil survei Media Survei Nasional (Median) bersama Party Watch Institute menyebut masih ada sekitar 45,7 persen masyarakat yang tidak mau divaksinasi Covid-19

Direktur Eksekutif Median, Rico Marbun mengungkapkan, hanya 54,3 persen masyarakat yang ingin divaksin Covid-19.

“Itu yang definitif menjawab ingin divaksin itu 54,3 persen,” kata Rico dalam konferensi pers virtual, Kamis (9/9/2021).

Menurut dia, angka tersebut masih mengkhawatirkan, apalagi pemerintah menargetkan terciptanya herd immunity yang memerlukan sekitar 60 hingga 70 persen kesediaan masyarakat untuk divaksinasi.

“Sehingga saya pikir ini menjadi tugas kita semua untuk meyakinkan dan mengedukasi publik bahwa ya vaksinasi itu penting,” ucap dia.

Sementara itu, bedasarkan temuan survei yang dilakukan Median, jumlah sebaran masyarakat yang mau divaksinasi sudah relatif merata.

Rico menyebut, sebanyak 57,7 persen masyarakat di wilayah Kalimantan, Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Bali bersedia divaksinasi Covid-19.

Kemudian, 55,8 persen di wilayah Jawa, 51,1 persen di wilayah Sumatera, dan 60 persen di wilayah Indonesia Timur.

“Tapi daerah-daerah seperti Sumatera, Sulawesi, dan Indonesia Timur itu angka mau divaksinnya itu masih di bawah angka rata-rata nasional,” ucap dia.

Adapun, survei ini memiliki margin of error sebesar +/- 3 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Survei dilakukan kepada 1.000 responden berusia di atas 17 tahun yang dipilih secara random dengan teknik Multistage Random Sampling pada periode 19-26 Agustus 2021.

https://nasional.kompas.com/read/2021/09/09/18432281/hasil-survei-median-ungkap-masih-ada-457-persen-masyarakat-yang-tak-mau

Terkini Lainnya

Soal Polemik Tapera, Fahira Idris Minta Pemerintah Perhatikan Keluhan Rakyat

Soal Polemik Tapera, Fahira Idris Minta Pemerintah Perhatikan Keluhan Rakyat

Nasional
Jokowi Minta Pemda Bangun Transportasi Publik ART, Jauh Lebih Murah dari MRT

Jokowi Minta Pemda Bangun Transportasi Publik ART, Jauh Lebih Murah dari MRT

Nasional
PKB Utus Ketua DPW Jakarta Komunikasi dengan Anies Terkait Pilkada 2024

PKB Utus Ketua DPW Jakarta Komunikasi dengan Anies Terkait Pilkada 2024

Nasional
Bareskrim Proses Berkas TPPU Panji Gumilang, Segera Dikirim ke JPU

Bareskrim Proses Berkas TPPU Panji Gumilang, Segera Dikirim ke JPU

Nasional
Jokowi: Kota Masa Depan Harus Ramah Pejalan Kaki, Disabilitas, dan Perempuan

Jokowi: Kota Masa Depan Harus Ramah Pejalan Kaki, Disabilitas, dan Perempuan

Nasional
Laporan BPK 2021: Ada Data Pensiunan Ganda di Tapera, Saldo Rp 3,3 M Jadi Rp 6,6 M

Laporan BPK 2021: Ada Data Pensiunan Ganda di Tapera, Saldo Rp 3,3 M Jadi Rp 6,6 M

Nasional
Ormas Keagamaan Kelola Tambang: Atur Pertanggungjawaban Kesalahan Pengelolaan

Ormas Keagamaan Kelola Tambang: Atur Pertanggungjawaban Kesalahan Pengelolaan

Nasional
Indonesia Usulkan Makan Siang Gratis Jadi Program Satgas Global Melawan Kelaparan dan Kemiskinan

Indonesia Usulkan Makan Siang Gratis Jadi Program Satgas Global Melawan Kelaparan dan Kemiskinan

Nasional
Laporan BPK 2021: Tapera Tak Kembalikan Uang Ratusan Ribu Peserta Senilai Rp 567 M

Laporan BPK 2021: Tapera Tak Kembalikan Uang Ratusan Ribu Peserta Senilai Rp 567 M

Nasional
Mundur sebagai Wakil Kepala Otorita IKN, Dhony Rahajoe Sampaikan Terima Kasih ke Jokowi

Mundur sebagai Wakil Kepala Otorita IKN, Dhony Rahajoe Sampaikan Terima Kasih ke Jokowi

Nasional
KPU Dianggap Bisa Masuk Jebakan Politik jika Ikuti Putusan MA

KPU Dianggap Bisa Masuk Jebakan Politik jika Ikuti Putusan MA

Nasional
Ketika Kepala-Wakil Kepala Otorita IKN Kompak Mengundurkan Diri ...

Ketika Kepala-Wakil Kepala Otorita IKN Kompak Mengundurkan Diri ...

Nasional
KPU Diharap Tak Ikuti Putusan MA Terkait Usia Calon Kepala Daerah

KPU Diharap Tak Ikuti Putusan MA Terkait Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
Adam Deni Hadapi Sidang Vonis Kasus Pencemaran Ahmad Sahroni Hari Ini

Adam Deni Hadapi Sidang Vonis Kasus Pencemaran Ahmad Sahroni Hari Ini

Nasional
Pentingnya Syarat Kompetensi Pencalonan Kepala Daerah

Pentingnya Syarat Kompetensi Pencalonan Kepala Daerah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke