Ketua KPU Sebut NIK Jokowi Dipublikasikan pada Pemilu 2019 dan Sudah Disetujui

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra menjelaskan awal mula munculnya nomor induk kependudukan (NIK) Presiden Joko Widodo yang kini ramai menjadi pembicaraan publik karena tersebar di media sosial lewat sertifikat vaksinasi.

Menurut dia, hal itu bermula pada saat proses Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.

"Itu sebetulnya bagian dari masyarakat mengenal calonnya Pemilu 2019 lalu," kata Ilham di Komplek Parlemen, Senin (6/9/2021) dikutip Tribunnews.com.

Baca juga: Darurat Keamanan Data Pribadi Setelah NIK dan Sertifikat Vaksin Jokowi Terpublikasi...

Ilham mengatakan, saat itu, para calon presiden (capres) telah menyetujui agar datanya dipublikasikan di situs KPU.

Namun, kata Ilham, para capres juga berhak menolak data penduduknya agar tak dipublikasikan oleh situs KPU.

"Form-nya jelas disampaikan di situ di form-nya, bahwa ini sudah disetujui calon untuk dipublikasikan. Bisa saja, kalau mereka tidak mau mencantumkan misalnya beberapa item terkait dengan apa yang ingin disampaikan kepada publik," kata dia.

Menurut Ilham, tersebarnya data kependudukan Presiden Jokowi bukan bagian dari kebocoran data di pihak KPU.

Sebab, menurut dia, KPU sudah melakukan tugasnya sebelum mempublikasikan data kependudukan, yakni dengan bertanya dan meminta persetujuan para capres.

"Saya kira tidak, karena itu bagian dari tugas kami melakukan setelah bertanya terlebih dahulu kepada pasangan calon apakah itu ingin dipublikasikan atau tidak," ucap dia.

Publik tengah dihebohkan dengan kasus dugaan kebocoran data di Indonesia.

Hal ini diawali dari dugaan kebocoran data pengguna aplikasi Electronic Health Alert Card (e-HAC) Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Baca juga: Saat Nomor KTP (NIK) Jokowi Bocor...

Beberapa hari sesudahnya, publik kembali dihebohkan dengan kebocoran data yang kali ini menimpa Presiden Jokowi.

Disebutkan, NIK Jokowi tersebar di dunia maya lengkap dengan 16 digit angka dan informasi pribadi Jokowi secara rinci.

Data itu kemudian digunakan warganet untuk melakukan cek kartu vaksin Covid-19 milik kepala negara di aplikasi PeduliLindungi.

Hasil dari pengecekan itu berhasil menemukan kartu vaksin dosis pertama, kartu vaksin dosis kedua, dan form sertifikat vaksin dosis ketiga.

Hasil pengecekan ini diunggah di Twitter dan mendapat respons luas dari warganet lainnya.