Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Risma Minta Jajarannya Urus NIK Komunitas Adat Terpencil agar Dapat Bansos

Kompas.com - 03/09/2021, 17:00 WIB
Alifia Nuralita Rezqiana,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menegaskan, komunitas adat terpencil (KAT) memiliki hak dan akses yang sama terhadap program pembangunan seperti saudara sebangsa lainnya.

“Mereka (KAT) memiliki hak sama untuk memperoleh bantuan dari negara. Tapi memang harus dipastikan dulu mereka tercatat dalam data kependudukan,” ujar Mensos Risma di Jakarta, Jumat (3/9/2021).

Oleh karena itu, Risma menginstruksikan jajaran Kementerian Sosial (Kemensos) agar berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), untuk memastikan identitas kependudukan KAT terintegrasi dengan data pemerintah.

Pernyataan Risma tersebut merupkan respons terhadap aspirasi yang mengemuka dalam pertemuan dirinya dengan wakil rakyat di Provinsi Riau.

Baca juga: Cabut Izin Perusahaan Sawit Demi Bela Hak Masyarakat Adat, Bupati Sorong Digugat ke PTUN

Dengan demikian, lanjut Mensos Risma, KAT dapat mengakses fasilitas layanan masyarakat dan program bantuan sosial (bansos) dari pemerintah.

Perlu diketahui, sejak Juli 2020 pemerintah telah melakukan perekaman data untuk menerbitkan dokumen kependudukan warga KAT.

Adapun pada Maret 2021, Mensos Risma dalam kunjungannya ke KAT Suku Anak Dalam (SAD), Jambi, menyatakan, setiap penerima bansos harus masuk data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dan memiliki nomor induk kependudukan (NIK) atau kartu tanda penduduk (KTP).

Saat ini, Kemensos melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Pemberdayaan Sosial tengah mengembangkan instrumen digitalisasi, khususnya dalam hal perekaman data.

Baca juga: Pimpinan DPR Minta Pemerintah Libatkan Masyarakat Adat dalam Pembangunan Bangsa

Sementara itu, di beberapa lokasi KAT, proses perekaman data masih terus berlangsung agar KAT segera mendapatkan NIK untuk dapat mengakses bansos dari pemerintah.

Direktur Jenderal (Dirjen) Pemberdayaan Sosial Edi Suharto mengatakan, penyusunan instrumen digitalisasi yang tengah digarap dapat menghasilkan pemerataan sosial.

Ia berharap, data digital dapat mendukung salah satu strategi pengembangan KAT berbasis stakeholder (PKATBest).

“Strategi berbasis stakeholder ditekankan pada pemenuhan dan peningkatan kualitas hidup, menghargai keberagaman, dan kearifan lokal,” katanya, dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Jumat (3/9/2021).

Baca juga: Korban Bencana Longsor di Kabanjahe Sumut Dapat Bantuan dari Kemensos

Edi menjelaskan, PKATBest menekankan pada strategi production, planet, dan partnership (3P).

Production akan fokus pada keberlangsungan hidup warga KAT. Kemudian planet, menggambarkan hubungan dengan sumber daya alam (SDA), lalu partnership, sebagai strategi berbasis kemitraan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com