Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kata Istana soal Isu Reshuffle Kabinet Setelah PAN Merapat ke Koalisi

Kompas.com - 27/08/2021, 19:06 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pihak Istana Kepresidenan angkat bicara soal isu reshuffle atau perombakan Kabinet Indonesia Maju yang ramai diperbincangkan setelah Partai Amanat Nasional (PAN) menyatakan bergabung sebagai partai politik pendukung pemerintah.

Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman mengatakan, reshuffle sepenuhnya menjadi kewenangan Jokowi

"Reshuffle adalah hak prerogatif presiden," kata Fadjroel saat dihubungi Kompas.com, Jumat (27/8/2021).

Baca juga: Tak Terima Dituding PSI Bermain Politik Dua Kaki, Ini Penjelasan PAN

Fadjroel mengatakan, presiden saat ini fokus menangani pandemi virus corona.

Oleh karena itu, ia meminta masyarakat menunggu kepastian tentang isu perombakan kabinet.

"Hingga saat ini presiden dan seluruh menteri Kabinet Indonesia Maju fokus menghadapi pandemi Covid-19 di tiga level: kesehatan, perlindungan sosial, dan pemulihan ekonomi khususnya UMKM," ujar dia. 

Sebelumnya, muncul isu bahwa PAN bergabung dengan koalisi pemerintah Jokowi-Ma'ruf setelah pertemuan yang dilakukan Presiden Jokowi bersama ketum dan sekjen parpol koalisi di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (25/8/2021) sore.

Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga mengatakan, partainya telah menyatakan dukungan pada pemerintah sejak mulai dipimpin oleh Ketum PAN Zulkifli Hasan.

"PAN sejak kepemimpinan Ketum Bang Zul telah menegaskan sebagai partai politik pendukung pemerintah, ikut sebagai partai koalisi," kata Yoga saat dihubungi, Rabu.

Baca juga: Demokrat Harap PAN Merapat ke Istana untuk Rakyat, Bukan Perpanjang Masa Jabatan Presiden

Terkait hal tersebut, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin menilai, akan ada dinamika politik setelah masuknya PAN dalam parpol koalisi pemerintah.

Menurut Ujang, dinamika politik itu berkaitan dengan reshuffle. Ujang berpandangan, Jokowi akan memberikan satu kursi menteri untuk PAN.

"Biasanya, jika berkoalisi yang dapat kompensasi. Oleh karena itu, kita lihat saja ke depan. Jika ada reshuffle, itu artinya ada akomodasi terhadap PAN. Artinya, akan ada kader PAN yang jadi menteri. Paling-paling satu menteri," kata Ujang saat dihubungi Kompas.com, Kamis (26/8/2021).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com